Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Prabowo Tunjuk Bahlil jadi Ketua Satgas Hilirisasi, Apa Saja Tugasnya?

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.

4 Desember 2024 | 14.02 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Satgas ini di antaranya bertugas mengintegrasikan perizinan, sehingga akan mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis," ujar Bahlil ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam Satgas Hilirisasi, Bahlil akan mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.

"Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat Satgas," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, implementasi Satgas ini tinggal menunggu disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satgas Hilirisasi. "Keppresnya sekarang lagi dalam proses, kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo."

Lebih jauh, Bahlil membeberkan alasan Presiden Prabowo membentuk Satgas itu karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan.

Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.

"Apalagi di kantor saya, RKAB susah. Katanya 1 tahun cuma 2 kali RKAB keluar. Saya juga gak ngerti," kata ucap Balil.

Presiden Prabowo dalam Asta Cita menekankan pentingnya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA). Di dalamnya di antaranya termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus