Prabowo Wajibkan Pengusaha Simpan Devisa Ekspor di Dalam Negeri: Rp 165 Triliun per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan eksportir menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam sebesar 100 persen di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun. Dengan begitu, Kepala Negara menyebut negara bisa mendapatkan US$10 miliar atau setara RP 165 triliun (konversi Rp16.500 per dollar AS) setiap tahunnya.

“Karena ini mulai berlaku 1 Maret, jadi mungkin tahun ini baru sekitar US$ 80 miliar dollar yang akan masuk,” ungkapnya saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dipantau melalui Youtube Sekretariat Kepresidenan, Jumat, 21 Maret 2025. 

Prabowo mengatakan pelaku usaha itu meliputi perusahaan yang mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank negara, kemudian perusahaan yang mendapatkan izin hak guna usaha (HGU), perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri (HTI), serta semua pengusaha ekspor lainnya. “Dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia 100 persen,” tuturnya. 

Aturan baru tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini mengubah aturan sebelumnya, yakni yakni eksportir paling sedikit memarkirkan DHE SDA sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan.

Meskipun begitu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan banyak insentif kepada para eksportir. Termasuk insentif untuk perbankan, salah satunya pengaturan terkait cash collateral. “Dari perbankan diberi fasilitas cash collateral dan penggunaan cash collateral tidak masuk dalam menggunakan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), tidak mengurangi gearing ratio,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.