Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 telah mengalami defisit Rp 21,8 triliun hingga Mei 2024. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski demikian angka tersebut disebut masih dalam level aman. “Postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP (PDB). Jadi kalau sekarang masih 0,10 persen, masih relatif on track,” Ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 24 juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tahun ini pemerintah menetapkan defisit APBN di kisaran 2,2 persen dari PDB. Dalam RAPBN 2025, defisit ditargetkan 2,29-2,82 persen ,terhadap PDB. Sri Mulyani memaparkan APBN 2024 tidak terlepas dari kinerja ini dari lingkungan global yang berubah sangat besar.
Defisit tersebut terjadi di tengah menurunnya setoran atau pendapatan negara secara tahunan atau year on year. Pendapatan negara pada Mei sebesar Rp 1.123,5 triliun, atau pertumbuhannya negatif 7,1 persen year on year.
Hal ini disebabkan penerimaan pajak yang mengalami kontraksi 8,4 persen secara tahunan. Terutama dari perusahaan yang harga komoditasnya menurun seperti perusahaan pertambangan maupun minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP kita juga mengalami penurunan, pertumbuhannya per Mei hanya 3,3 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 16 persen. “Lagi-lagi karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan yang cukup besar dari PNPB,” kata Sri Mulyani.
Kepabeanan dan cukai juga mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 7,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 15 persen. Bendahara negara mencatat, hingga Mei 2023, pendapatan negara mencapai Rp 1.123,5 triliun sementara belanja negara telah mencapai Rp 1.145,3 triliun.
Karena itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat terus melakukan langkah-langkah bersama Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah untuk tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tanpa membuat APBN menjadi sumber vulnerabilitas.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Lapor Jokowi Usai Bertemu Tim Sinkronisasi Prabowo
Foto 
