Berebut Kue Proyek Perdana IKN

JAKARTA – Badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi dan kontraktor swasta mengincar berbagai proyek infrastruktur perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo, memastikan perusahaan itu akan mengikuti lelang proyek IKN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tender paket konstruksi di kota itu sedang dibuka secara bertahap.

“Kami membidik beberapa kontrak, seperti proyek gedung istana presiden, kantor presiden, gedung Sekretariat Negara, dan infrastruktur lain,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Sebagai kontraktor pelat merah yang sedang menggarap proyek penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.813 kilometer, Tjahjo mengatakan kapasitas Hutama Karya cocok untuk proyek jalan bebas hambatan. Tak hanya unggul dari segi pengalaman, nilai tender proyek jalan tol pun cenderung cocok dengan perusahaan BUMN. Dia menyebutkan Hutama Karya juga terbuka dengan kontrak infrastruktur jenis lain, seperti manufaktur dan pembangkit energi. “Sebisa mungkin kami mengembangkan kemampuan perusahaan.”

Berdasarkan peta pengembangan IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum melelang 34 paket kerja senilai Rp 23 triliun di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk periode 2022-2024. Dari jumlah itu, terdapat 23 proyek cipta karya, 6 proyek bina marga, 3 paket infrastruktur sumber daya air, serta 2 proyek perumahan. Di luar KIPP yang luasnya sekitar 6.600 hektare, ada pula 25 paket infrastruktur senilai Rp 11,32 triliun yang ditender untuk periode yang sama.

Proyek pematangan lahan KIPP dan istana kepresidenan menjadi beberapa paket pekerjaan utama yang ditawarkan kepada kontraktor. Merujuk pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun untuk pembangunan istana negara dan lapangan upacara di Kawasan Istana Kepresidenan IKN Nusantara. Nilai itu sudah mencakup perkantoran di kompleks istana. Ada pula tender untuk gedung sekretariat kepresidenan dan fasilitas pelengkapnya senilai Rp 1,38 triliun.

Pengunjung mengambil gambar petunjuk arah di titik nol kilometer Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 19 April 2022. ANTARA/Bayu Pratama S.

Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Farid Budiyanto, pun memastikan entitasnya ikut serta dalam lelang. Menurut dia, skala proyek IKN yang jumbo memberikan peluang bagi banyak pemain dalam industri konstruksi. “Skala ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Jadi, Adhi Karya akan mengikuti tender yang sudah dibuka, baik untuk kategori gedung maupun infrastruktur lain,” tutur Farid kepada Tempo.  

Keikutsertaan dalam lelang di Kementerian Pekerjaan Umum pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Vijaya. Namun dia belum memerinci seberapa banyak tender proyek infrastruktur penunjang IKN yang akan diikuti. “Sasaran kami tentu infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, atau gedung.”

Saat dihubungi, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan ada lebih dari 60 paket pekerjaan di sekitar IKN yang didanai dengan anggaran negara. Dia menyatakan kontrak pematangan lahan KIPP yang merupakan paket pembuka proyek pemindahan ibu kota akan diteken pada bulan ini. “Awal Agustus nanti sudah mulai ada pembangunan. Animo kontraktor sangat bagus, sangat banyak yang tertarik.”

Di area pertama KIPP, Satgas IKN sedang membagi-bagi kluster lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya fasilitas penting, seperti istana kepresidenan dan gedung kementerian. Pekerjaan itu juga mencakup penentuan kaveling, pembangunan jalan logistik dalam kawasan, pembuatan drainase pencegah banjir, serta permukiman pertama.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman, meminta pemerintah tidak pilih kasih dalam tender proyek IKN. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 30 triliun hingga 2024, kata dia, proyek pembangunan IKN seharusnya bisa dinikmati juga oleh kontraktor swasta, setidaknya sebagai subkontraktor. “Meski BUMN yang ambil, sudah ada kewajiban untuk bermitra dengan swasta,” katanya.

YOHANES PASKALIS