Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menyinggung ketika masyarakat luas kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi medio awal Februari 2025 silam. "Kemarin pernah dengar kasus LPG? Ramai ya? Menterinya siapa itu?" kata Bahlil saat berdialog dengan kalangan santri dan kader Muhammadiyah di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin 10 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti diketahui, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kala itu terjadi ketika pemerintah menerapkan kebijakan baru yang melarang penjualan gas melon ini secara eceran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil menyatakan heran, suara suara sumbang publik kala peristiwa gas langka itu hanya dialamatkan kepada dirinya selaku Menteri ESDM. "Saya harus jelaskan di sini, tahu enggak kalau subsidi negara untuk liquefied petroleum gas atau LPG itu Rp 80-85 triliun per tahun, itu uang rakyat dari APBN," kata dia.
Sedangkan bahan bakar minyak atau BBM baik bensin maupun solar, kata dia, subsidinya per tahun sekitar Rp 150 triliun. Sehingga jika digabung, subsidi untuk LPG dan BBM itu hampir sekitar Rp 240 triliun. Pihak yang mengelola subsidi itu adalah Kementerian ESDM.
"Padahal sejak 2007, untuk elpiji itu, pemerintah belum pernah menaikkan harganya, dalam satu tahun subsidi dari pemerintah itu Rp 36.000 (per tabung), dengan harapan harga eceran sampai di masyarakat Rp 18.000 (per tabung)," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia mengatakan dengan adanya subsidi itu, per tabung elpiji rata rata dijual di atas Rp 20.000 atau telah terjadi mark up harga. "(Mark up) itulah yang kini sedang saya tata, agar subsidi ini tidak salah sasaran, agar tidak dimainkan oleh mafia mafia itu," kata dia.
Ia cukup geram dengan kondisi tata kelola di sektor migas itu. Sehingga ia terdorong membenahinya. "Saya anak dari bawah, bukan anak siapa siapa, saya pernah memikul beras subsidi itu, itu untuk rakyat yang benar benar berhak," ujarnya.
Ia bertekad sebagai Menteri ESDM untuk membasmi pemain ataupun mafia yang bermain di sektor migas itu. "Jadi ketika nanti kalian jadi menteri atau anggota DPR, perhatikan betul apa yang menjadi hak hak rakyat kecil, jangan main-main dengan hak rakyat," kata dia di hadapan para santri.
Ia mengklaim dengan penataan di sektor migas sekarang, subsidi yang diberikan pemerintah sudah semakin tepat sasaran. Terutama untuk LPG.
Larangan penjualan gas elpiji 3 kg kepada pengecer sempat dilakukan pemerintah mulai 1 Februari 2025. Melalui larangan tersebut, pengecer tidak lagi diizinkan untuk menjual LPG 3 kg secara langsung melainkan hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi.
Setelah terjadi reaksi keras dari publik akibat kelangkaan itu, Presiden Prabowo Subianto lalu pada awal Februari 2025 memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Prabowo lalu menetapkan bahwa penjualan gas elpiji kembali dapat diperjualbelikan kembali oleh pengecer.
Pilihan Editor:
Foto 
