Skandal susu di australia

INI LAE saat-saat yang gawat buat Australian Dairy Corporation (ADC), pemilik saham paling besar dalam perusahaan susu terkenal PT Indomilk itu. Perusahaan multinasional ini, yang berkantor pusat di Melbourne dan memiliki berbagai cabang sampai ke Hongkong, sejak beberapa waktu lalu telah diselidiki oleh Senat di Australia, lembaga tinggi yang terdiri dari 10 senator yang mewakili tiap negara bagian negeri itu. Pimpinan perusahaan yang memproduksikan berbagai macam susu, mentega, keju sampai es krim itu -- dan menjadi kebanggaan rakyat Australia -- diduga telah melakukan sejumlah penyelewengan, yang oleh pers setempat dikenal sebagai "skandal susu". ADC adalah perusahaan yang dibentuk pemerintah Australia berdasarkan undang-undang. Ketua dewan pimpinan dan para pejabat tinggi dalam badan tersebut ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Urusan Industri Utama. Badan ini diharapkan mandiri dalam soal keuangan, dan ketuanya bertanggungjawab kepada Menteri Urusan Industri Utama. Dalam keadaan biasa, menteri yang bersangkutan itulah yang akan menjawab semua pertanyaan anggota parlemen. Tapi dalam kasus skandal susu ini pemerintah merasa perlu untuk memnentuk sebuah Komisi Senat, yang khusus bertugas memeriksa kegiatan ADC. Alkisah, pelanggaran yang diduga telah dilakukan pimpinan ADC itu bermula sejak tahun 1976. Para pemeriksa menduga, Menteri Urusan Industri Utama waktu itu, lan Sinclair, telah mengetahui ADC melanggar perjanjian internasional untuk tarif dan perdagangan (GATT). Ini terjadi ketika ADC menjual susu bubuk nonlemak (skimmed) kepada perusahaan Hompi (Filipina). Belakangan pihak Komisi Senat menemukan sejumlah pelanggaran lain dalam ADC. Komisi itu, misalnya, mengungkapkan telah terjadi pula "suatu prosedur akuntansi yang buruk", dan "usaha menghindari pajak". Sedang pelanggaran terhadap GATT (General Agreement on Tariff & Trade), menurut Komisi, dilakukan oleh Asian Dairy Industry (ADI) anak perusahaan ADC di Hongkong. Laporan itu memberikan kesan bahwa Menteri Sinclair yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran GATT itu, telah mendiamkan kejadian tersebut. Laporan rahasia yang dibuat oleh suatu tim khusus itu juga membongkar adanya potongan harga sampai jutaan dollar yang tak dapat dipertanggungjawabkan, dan kegagalan para pejabat ADC dan ADI untuk mempertanggungjawabkan pengeluarannya. Juga kelalaian mereka untuk memberitahu para partnernya dalam usaha patungan tentang keuntungan yang jadi hak partner. Kemelut dalam maskapai susu di Australia itu semakin jadi sorotan Partai Buruh ketika terungkap hilangnya sebuah berkas dokumen ekspor ADC. Pihak oposisi di Australia menduga, kemungkinan besar berkas yang hilang itu akan mengungkapkan lebih banyak skandal dalam ADC. Apakah pemeriksaan Komisi Senat itu berpengaruh langsung pada niat ADC untuk menjual seluruh sahamnya yang 50% itu dalam PT Indomilk? Pers di Australia tak kelihatan memberitakan kasus Indomilk. Yang mereka bidik adalah pelanggaran yang dilakukan ADI dengan perusahaan di Filipina itu. Sementara itu sikap pemerintah pusat di Canberra terhadap ADC tak begitu galak. Pemerintah Malcolm Fraser yang sampai sekarang berkuasa bahkan tetap mendukung dan percaya yada lan Sinclair, kini Menteri Perhubungan. Dan pemerintah Fraser menolak pernyataan Komisi Senat bahwa Sinclair ketika itu mengetahui pelanggaran terhadap GATT. Sebaliknya, PM Fraser telah memerintahkan kepada Sekneg-nya agar menyiapkan sebuah laporan tentang skandal Asian Dairy Industry Ltd. anak perusahaan ADC di Hongkong itu.