Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara perihal Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi alias BUMN Karya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, membenarkan persepsi ekonomi makro RI terjaga positif, terlihat dari inflasi dan suku bunga yang terjaga. Namun, hal positif tidak terjadi pada BUMN Karya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Cuma kan ada berita-berita kurang menggembirakan terkait dengan kondisi konstruksi, terutama BUMN," ujar Rachman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Kamis, 15 Juni 2023.
Secara umum, kata dia, Kementerian PUPR menaruh perhatian dengan hal tersebut. Rachman mengungkapkan, pihaknya juga berkolaborasi dengan asosiasi, bahkan berkomunikasi langsung dengan BUMN di sektor konstruksi untuk bisa mengetahui titik permasalahannya.
Lebih lanjut, Rachman mengungkapkan pihaknya melihat kepada rantai pasok dan bagaimana pergerakannya sekarang. "Kami ingin melihat rantai pasok yang sekarang bergerak itu seperti apa. Jangan sampai nanti misalkan karena mereka kesulitan likuiditas, rantai pasoknya juga ikut bobrok," tutur Rachman.
Dia menilai, pihaknya butuh memetakan hal tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta pihak-pihak lain direktorat jenderal terkait misalnya Kementerian PUPR untuk bisa memantau juga.
"Pada saat ada gejala-gejala mereka mulai kesulitan, mereka bisa informasikan. Karena proyek-proyek yang berjalan cukup strategis, ada proyek PSN dan IKN yang harus kita jaga kesinambungannya," tutur Rachman.
Dia pun optimistis, Kementerian BUMN juga tidak tinggal diam dengan kondisi BUMN Karya. Menurut dia, antarkementerian akan berupaya mengatasi kondisi yang kurang bagus tersebut.
"Jadi, persepsi (positif) ini harus kita pertahankan terus. Sentimen-sentimen negatif harus kita perbaiki, sehingga badan usaha-badan usaha yang sekarang kesulitan bisa kita perbaiki terus," beber Rachman.
Sebelumnya Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan sedikitnya ada tiga isu besar yang membelit BUMN Karya. "Memang (BUMN) Karya ini ada tiga isu besar," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.
Pertama, kata dia, dari sisi market. Tiko menilai, persaingan pasar di industri kontraktor dan konsultan sudah terlalu ketat. Akibatnya, BUMN Karya yang menggarap proyek, hampir semua margin-nya kecil, yakni sekitar 2 sampai 3 persen.
Selanjutnya: Perlu perbaikan ekosistem proyek BUMN Karya ke depannya
Bahkan, dia menilai saat ini banyak proyek di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) yang diperebutkan para BUMN Karya. Sehingga BUMN Karya ini harus bisa memutar cashflow karena keuntungannya kecil sekali.
Oleh sebab itu, menurut dia, perlu perbaikan ekosistem proyek BUMN Karya ke depannya. "Kalau nggak sehat proyeknya, percuma kita punya (BUMN) Karya ini tidak akan pernah untung," ungkap Tiko.
Kedua, isu tata kelola keuangan. Soal ini, dia mencontohkan dua BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
"Karena memang di beberapa (BUMN) Karya, seperti Waskita dan WIKA memang pelaporan keuangannya juga tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cashflow tidak pernah positif sebetulnya," ujar Tiko.
Lebih jauh, Tiko pun membenarkan memang ada isu dalam pelaporan keuangan. Saat ini, Kementerian BUMN juga tengah melakukan investigasi terhadap Waskita Karya.
"Kita kan lihat, apabila ada unsur pidana dalam laporan keungan, fraud, kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan. Kita akan mulai lakukan ini, saya udah lapor ke Ketua BPKP," tutur Tiko. "Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada."
Tiko menjelaskan, isu besar ketiga adalah tata kelola manajerial di dalam BUMN Karya. Menurutnya, kelemahan BUMN Karya selama ini adalah tidak ada ERP atau entreprise resource planning dari dulu.
"Sehingga akhirnya bisa muncul kertas subkon (subkontraktor) yang selembar kertas dipakai untuk narik dana bank, padahal proyeknya tidak ada," kata Tiko.
Lebih jauh, Tiko memastikan pihaknya akan merapikan hal tersebut sehingga BUMN Karya nantinya akan menggunakan ERP yang lengkap end to end. Dia juga memastikan, sistem itu berjalan mulai tahun ini.
