Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara mengenai sektor perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun, pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Selasa, 7 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani merinci pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Sri Mulyani mengatakan, rapat terbatas sektor perumahan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona (ATR BPN) Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wamenkeu Suahasil Nagara, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran untuk merealisasi program 3 juta rumah. Hal ini disampaikan Maruarar dalam rapat bersama Kementerian Keuangan pada Jumat, 15 November 2024.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah bersubsidi pada 2025 anggaran yang diibutuhkan mencapai Rp 48,4 triliun. Pasalnya, jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah setidaknya Rp 53,6 triliun.
"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 15 November 2024.
Menjawab permintaan Maruarar itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu siap memberikan dukungan kepada program 3 juta rumah. Menurut dia, program itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Namun Kementerian Keuangan akan berkoordinasi lebih lanjut ihwal kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Riani S. Putri berkontribusi dalam artikel ini
Pilihan Editor: Bahlil Ungkap Freeport Sudah Ajukan Izin Ekspor 2025
Foto 
