Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah pelemahan daya beli masyarakat usai Indonesia mengalami deflasi dua bulan berturut-turut pada awal 2025. Ia menegaskan deflasi disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski Indonesia mengalami deflasi tahunan untuk yang pertama kali dalam 25 tahun terakhir, Bendahara Negara itu yakin pemerintah masih bisa menjaga tingkat inflasi dalam rentang aman. “Banyak yang memberikan interpretasi, ‘oh kita deflasi karena masyarakat lesu’, enggak juga,” tutur Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani mengatakan deflasi ini justru dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang diklaim telah meringankan beban masyarakat. Salah satu kebijakan itu ialah diskon tarif listrik 50 persen pada Januari hingga Februari 2025. Selain itu, ia juga menyebutkan diskon tarif tol hingga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) tiket pesawat selama periode Lebaran 2025.
Hasil intervensi pemerintah ini lah, kata dia, yang berkontribusi terhadap penurunan harga. “Penurunan harga itu deflasi. Turun itu karena policy, bukan karena permintaannya enggak ada."
“Supaya kita lebih memahami saja, fenomena deflasi itu karena memang pemerintah membantu masyarakat sangat banyak, entah itu melalui tagihan listrik, maupun dalam kondisi menjelang Lebaran ini untuk mobilitas mereka,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada dua bulan pertama di tahun 2025. Deflasi tercatat sebesar 0,76 persen mtm pada Januari 2025 dan 0,48 persen mtm pada Februari 2025. Sementara itu, tingkat deflasi secara tahunan atau year-on-year tercatat sebesar 0,09 persen pada Februari 2025. Deflasi tahunan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2000.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Indonesia terakhir kali mengalami deflasi secara tahunan hampir 25 tahun yang lalu, dengan tingkat deflasi 1,1 persen year-on-year. Secara year-on-year telah terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 105,48 pada Februari 2025.
“Menurut catatan BPS, deflasi year-on-year pernah terjadi pada bulan Maret 2000 dan disumbang atau didominasi oleh kelompok bahan makanan,“ ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.
Sementara deflasi Februari 2025 mayoritas dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah pada Januari-Februari 2025. Diskon listrik 50 persen kepada pelanggan dengan daya 2.200 VA itu masuk dalam komponen harga yang diatur pemerintah.
Jika dilihat dari komponen, tingkat deflasi secara tahunan ini utamanya terjadi pada komponen harga diatur pemerintah. Sementara komponen lainnya masih mengalami inflasi. Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi secara tahunan sebesar 9,02 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 1,77 persen. “Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen ini adalah tarif listrik dan bensin,” kata Amalia.
Foto 
