Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sudah memasuki pekan kedua Maret, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengumumkan publikasi bulanan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025. Biasanya APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) selalu diumumkan di pekan kedua atau ketiga pada bulan berikutnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keterlambatan publikasi rutin tersbut menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Sujantoro memaparkan bahwa APBN KiTa bakal diumumkan pada pekan depan. “Senin (pekan depan), ya,” ujarnya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang berjalan di samping Deni tak menjawab pertanyaan tentang kepastian rilis APBN bulanan tersebut. Saat ditanya apakah publikasi sudah pasti diumumkan Senin pekan depan, Deni hanya menjawab singkat, “Ya Insyaallah kita rencanakan, yang terbaik lah pokoknya,” ucap Deni.
APBN KiTa berisi laporan realisasi pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, juga realisasi belanja pemerintah, utang dan pengelolaan keuangan lainnya. Selama ini Kemenkeu rutin melaporkan APBN KiTa setidaknya pada pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Namun hingga Februari berlalu, rilis APBN KiTa periode Januari belum dipublikasi.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat sebelumnya mengatakan laporan rutin ini diperlukan sebagai tanggung jawab kepada publik dan transparansi fiskal. “Terlepas dari apakah keterlambatan ini disebabkan oleh masalah penerimaan atau kendala teknis dalam sistem perpajakan, transparansi tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik dan investor,” ujarnya.
Jika pemerintah tetap menunda rilis data fiskal tanpa alasan yang jelas, maka ketidakpastian akan meningkat. Achmad menilai hal ini bisa memicu aksi jual di pasar obligasi dan memperburuk sentimen investasi.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus segera memberikan klarifikasi terkait keterlambatan ini dan memastikan bahwa laporan APBN KiTa kembali dipublikasikan secara rutin.
Jika memang ada masalah dalam penerimaan atau implementasi Coretax, pemerintah sebaiknya terbuka dan menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan. “Pasar lebih bisa menerima kenyataan buruk daripada dibiarkan dalam ketidakpastian,” ucapnya.
Foto 
