Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti belanja pemerintah daerah yang masih rendah hingga kuartal I 2021. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total realisasi anggaran belanja daerah hingga Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun atau 9,4 persen dari APBD.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Capaian ini lebih rendah dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar 11,8 persen dari total APBN. Angka ini juga lebih rendah ketimbang realisasi pendapatan yang mencapai Rp 139,9 triliun atau 14,2 persen dari APBD.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kondisi pendapatan lebih tinggi, tapi belanja lebih rendah. Ini perlu jadi pelajaran agar pemerintah daerah menjadi motor penggerak ekonomi dengan instrumen APBD-nya,” ujar Sri Mulyani dalam rapat koordinasi pembangunan pusat 2021 yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 29 April 2021.
Dari total realisasi APBD kuartal I, belanja pegawai pemerintah daerah baru mencapai 14,3 persen. Kemudian belanja barang dan jasa baru terserap sebesar 5,4 persen; belanja modal 2,5 persen; dan belanja lainnya 4,3 persen.
Rendahnya realisasi belanja tampak dari simpanan pemerintah daerah di perbankan yang naik menjadi Rp 182,3 triliun atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 177 triliun. Dibandingkan dengan Maret 2020, simpanan pemerintah daerah naik 2,7 persen secara year on year.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melihat dana APBD yang masih tersimpan di bank belum dimanfaatkan untuk belanja oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan realisasi belanjanya guna mendukung jalannya perekonomian.
Rendahnya realisasi belanja APBD berbanding terbalik dengan belanja pemerintah pusat. Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat menyerap anggaran belanja APBN Rp 58,8 triliun lebih tinggi ketimbang kuartal I 2020. Penyerapan ini didorong pemanfaatan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mulai melakukan pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas jalan dan prasarana irigasi.
Kementerian PUPR mencatatkan pertumbuhan belanja sebesar 153 persen secara year on year hingga Maret 2021. Penyerapan belanja APBN juga dipengaruhi tingginya realisasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk pengadaan obat dan vaksin serta realisasi bantuan sosial oleh Kementerian Sosial.
Foto 
