Sri Mulyani Usul Dana Perlindungan Sosial Ditambah Rp 18,6 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Selain mengusulkan tambahan anggaran kompensasi dan subsidi energi Rp 275 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana menaikkan dana perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun. Sebagian dari dana itu, kata dia, sudah diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan bantuan produktif usaha mikro atau BPOM.

Dengan demikian, total dana perlindungan sosial dalam APBN 2022 sebesar Rp 431,5 triliun. "Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlindungan sosial yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu ada langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 19 Mei 2022.

Dia menekankan, meski terjadi gejolak di sektor keuangan global, pemerintah Indonesia harus tetap menjaga APBN secara hati-hati. "Jadi melindungi masyarakat iya, melindungi ekonomi iya, melindungi APBN juga Iya. Itu adalah triple objektif yang akan terus kita jaga," ujarnya.

Adapun pada kesempatan itu, Sri Mulyani meminta adanya penambahan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Penambahan anggaran dilakukan agar harga BBM dan listrik tidak naik.

"Karena pilihannya hanya dua, kalau ini (anggaran subsidi dan kompensasi) enggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik ga naik, ya ini yang naik. Kan itu saja, ga ada pilihan in between. Pilihannya hanya dua dan itu berarti pengeluaran dalam APBN kita besar," kata dia.