Subsidi pbb untuk koran

DUNIA Ketiga dianggap kurang dipahami pandangannya. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menolong mempromosikan gagasan dan pikiran Dunia Ketiga lebih luas. Sedikitnya 15 koran terkemuka di dunia - termasuk Le Monde (Paris) dan Asahi Shimbun (Tokyo) -- sudah diminta menyediakan halaman tambahan masing-masing untuk maksud itu. Tidak secara gratis, tentunya. Setidaknya sebagai pengganti ongkos cetak, atau biaya kertas, PBB kemudian menyalurkan US$ 432 ribu kepada 15 koran tersebut untuk jangka waktu setahun. Dana itu diperoleh PBB dari Ryoichi Sasakawa, tokoh bisnis konservatif yang berpengaruh di Jepang. Adalah Genichi Akatani, bekas Wakil Sekjen PBB urusan Penerangan Umum yang pada mulanya meminta bantuan itu. Sasakawa 81 tahun, dermawan yang dikenal antikomunis itu, kemudian memberi US$ 1,25 juta. Program halaman tambahan atau suplemen (bukan sebagai advertensi) untuk kepentingan Dunia Ketiga itu muncul pertama kali pertengahan 1979. Pelaksananya ketika itu koran Frankfurter Rundschau (Jerman Barat) dan Die Presse (Austria). Banyak artikel yang dimuat dalam suplemen kedua koran itu ditulis oleh para pejabat PBB dan sejumlah badan di bawahnya. Tapi keduanya sekarang tak disertakan lagi dalam program PBB tersebut. Kesempatan kali ini, sebagian besar justru direbut pers Dunia Ketiga dan komunis -- kecuali, tentu, Le Monde dan Asahi Sbimbun. Misalnya Politika (Yugoslavia), Zycie Warszawy (Cekoslowakia) dan Magyar Nemzet (Hongaria), yang masing-masing menerima US$ 32 ribu, US$ 40 ribu dan US$ 24 ribu. Tak jelas bagaimana reaksi Sasakawa, yang dikenal antikomunis, melihat bantuannya justru mengalir ke pers negara komunis Secara terbuka ia pernah menyatakan bahwa ia tak akan memberikan uang sesen pun kepada kaum komunis. Pernah pula (1977 ia mensponsori konvensi antikomunis sedunia di Tokyo. Tapi mungkin saja ia kini berubah pendapat. Sebagian kalangan pers Barat mengecam bahwa pemberian subsidi itu melanggar kode etik pers. Yasushi Akashi, Wakil Sekjen PBB urusan Penerangan Umum, yang menggantikan Akatani, mengatakan kesediaan 15 koran itu menyediakan halaman tambahan justru suatu pengorbanan demi kepentingan hubungan ekonomi Utara (kelompok negara industri) dan Selatan (kelompok negara berkembang). Jacques Fauvet, Direktur Le Monde, juga mengemukakan pendapat serupa. "Tak ada alasan kami buat menolak uang itu," katanya kepada New York Times. Adalah Le Monde dan Asahi Shimbun, yang karena mungkin dianggap punya pengaruh kuat, masing-masing memperoleh US$ 48 ribu, subsidi terbesar. Sementara itu Walter Fontura, Pemimpin Redaksi Jornal do Brazil (Brazilia) dari negara Dunia Ketiga justru menolak pemberian subsidi US$ 24 ribu. "Kami tak merasa patut menerima segala bentuk subsidi," katanya. "Subsidi itu hanya akan menimbulkan kecurigaan terhadap materi artikel yang akan diterbitkan. " Sekalipun menolak subsidi Jornal do Brazil berjanji akan menyediakan halaman tambahan untuk menyalurkan pandangan Dunia Ketiga. Koran Times dan Guardian (Inggris), New York Times dan Washington Post (AS), konon juga menolak subsidi itu. Pendeknya, pers AS dan Inggris umumnya menunjukkan sikap berprasangka, tidak suka terhadap pemberian subsidi itu. Subsidi itu suatu upaya pembatasan kebebasan, demikian alasannya. "Marilah kita catat," tulis Le Monde, "itu merupakan bagian kampanye pers AS dan Inggris yang tidak setuju terhadap rencana PBB menolong Dunia Ketiga." Sekalipun pers AS dan Inggris menunjukkan sikap kurang senang, pemerintah kedua negara itu dan banyak negara Barat lainnya mendukung program PBB itu. Charles Lichtenstein, jurubicara wakil delegasi AS di PBB, bahkan menganjurkan penambahan dana untuk program PBB itu. Tapi dia jelas tidak menyetujui jika penyaluran bantuan seseorang (Sasakawa dalam hal ini) memakai nama PBB. Dipersulit Kini dana dari Sasakawa itu masih bersisa sekitar US$ 800 ribu. Sisa itu, menurut Akashi, akan dipakai membiayai perjalanan dan pertemuan berkala redaktur kelima belas koran tadi. Persoalan bagi PBB, jika program penerangan Dunia Ketiga ini mau dilanjutkan, ialah bagaimana mengumpulkan dana. Sementara itu 60 organisasi pemberitaan (termasuk AP, UPI, Reuters dan AFP) dari 24 negara, pekan lalu bertemu di Talloires, Prancis. Pertemuan yang disponsori World Press Freedom Committee itu kemudian dalam suatu deklarasi menentang Orde Informasi dan Komunikasi Dunia Baru, suatu produk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (Unesco). Deklarasi Talloires terutama menolak rencana Unesco yang mengharuskan wartawan memiliki izin kerja (dari pemerintah setempat). Dan jika sistem izin kerja itu dilaksanakan, menurut deklarasi tersebut, wartawan akan dipersulit memperoleh fakta, dan arus informasi akan terhalang. Orde Informasi dan Komunikasi Dunia Baru Unesco ditelurkan di Beograd 28 Oktober 1980. Sebagian besar dari 15 3 anggotanya --kebanyakan dari Dunia Ketiga dan Komunis -- jelas mendukung orde itu. Tapi pers Barat, terutama yang dari AS dan Jerman Barat, dengan keras menentangnya. Jadi, tak heran kenapa pers Barat cenderung menolak, bahkan mencurigai usaha PBB mempromosikan Dunia Ketiga lewat program subsidi tadi.