Tahun 1994: ekstra hati-hati

SEPANJANG tahun 1993, kredit macet dan kredit bermasalah telah menyingkap sisi tak sehat dari sektor perbankan di negeri ini. Hingga September lalu, total kredit bermasalah bank-bank pemerintah mencapai Rp 5,6 triliun, atau hampir 3,2% dari total posisi kredit mereka. Hal itulah yang menyebabkan Menteri Keuangan, sebagai wakil pemegang saham, terpaksa mengerem pertumbuhan kredit bank BUMN tersebut. "Mudah-mudahan masyarakat juga memikirkan soal kredit bermasalah ini," kata Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad. Adalah kredit bermasalah juga yang menjadi topik utama wawancara Bambang Aji dari TEMPO dengan penguasa moneter itu, tengah Desember lalu. Didampingi stafnya, Mar'ie mengupas berbagai aspek masalah moneter, dan arah kebijakan ekonomi tahun 1994. Petikannya: Banyak terjadi peristiwa besar pada 1993, termasuk soal kredit macet. Apakah ini sengaja dimunculkan? Ini merupakan akumulasi dari permasalahan bertahun-tahun. Sudah saya katakan bahwa saya tidak akan membuka luka lama. Maksudnya, saya tidak akan mengungkit-ungkit siapa yang salah. Yang penting, permasalahannya sekarang lebih jernih dan gambarannya lebih menyeluruh. Saya kira pendekatan yang lebih transparan lebih baik. Masyarakat akan tahu persis. Apalagi untuk mengetahui bank negara, itu bukan monopoli orang pemerintah. Dengan memberikan informasi apa adanya, kita akan lebih realistis dan ekstrahati-hati dalam memandang ke depan. Sikap ekstrahati-hati ini menjadi sikap kebijakan dan rencana-rencana kita dalam menghadapi keadaan lapangan yang paling buruk. Sikap itulah yang saya anggap terbaik untuk bidang ekonomi dan keuangan. Apakah sikap itu juga diterapkan pada bank pemerintah? Benar. Semester I (AprilSeptember) ekspansi kredit nasional mencapai 14%. Sementara kredit bank pemerintah tumbuh cuma 5%. Selebihnya bank swasta. Mengapa? Meskipun pangsa bank pemerintah masih 50%55% dari total outstanding kredit, kita upayakan agar pertumbuhan kredit bank-bank pemerintah sementara ini agak diketatkan. Maksudnya? Kita memberikan waktu kepada bank pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Dengan sadar Bank Indonesia dan Departemen Keuangan agak mengerem laju pertumbuhan kredit bank-bank pemerintah. Jangan sampai mereka kehabisan napas di tengah jalan. Perjalanan pembangunan ini masih panjang. Bagaimana dengan kredit bermasalah? Saya jujur mengatakan, jangan harapkan kredit bermasalah dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Lihat pengalaman Jepang dan negara-negara lain. Jepang selama lima tahun menyelesaikan kredit bermasalah itu. Tapi sampai saat ini pun belum selesai. Saya tidak mau obral janji yang tidak menentu. Baiklah. Apakah juga karena dikritik Bank Dunia? Terlepas dari kritik Bank Dunia, faktanya memang demikian bank-bank pemerintah lebih baik melakukan konsolidasi. Tapi bukan berarti mereka tidak mengeluarkan kredit. Jangan salah mengerti. Program utama adalah konsolidasi. Setelah itu baru mereka melakukan ekspansi. Sampai kapan konsolidasi itu? Pada tahun 1994 bank-bank pemerintah akan tetap melakukan konsolidasi. Saya tidak mau mengatakan sampai kapan. Yang pasti, laju pertumbuhan kredit bank-bank pemerintah tahun depan akan tetap rendah. Pernyataan seperti ini tidak populer, tetapi kita terpaksa begitu. Inilah sikap dasar orang-orang keuangan. Apakah konsolidasi tak mengganggu pembangunan? Saya optimistis, tahun ini pertumbuhan ekonomi kita sekitar 6%. Tahun depan mungkin lebih. Oleh karena itu, inflasi tetap harus ditekan. Untuk tahun kalender ini saya yakin inflasi sekitar 9,6%, sedang untuk tahun fiskal 1993/94 saya kira inflasinya sekitar 5%. Mungkin lebih rendah dari itu. Bagaimana kita menghadapi hasil GATT? Meskipun masih menghadapi beberapa persoalan, perundingan GATT mengalami beberapa kemajuan. Hampir dapat dipastikan, kita harus melakukan penyesuaian struktural (structural adjustment) tahun 1994/95 sebagai konsekuensi hasil perundingan GATT. Mungkin tidak semuanya. Sektor perbankan dan asuransi mungkin tidak berubah. Putaran GATT mengharuskan kita melakukan penyesuaian- penyesuaian. Katakanlah transisinya lima tahun. Tapi, bagi suatu negara untuk menata ekonominya, waktu itu pendek. Salah satu yang perlu disesuaikan, misalnya, dalam hal divesment policy. Lalu, tariff dan non-tariff barrier harus makin dikurangi. Dalam Repelita VI dikatakan, kita memerlukan investasi Rp 700 triliun, 20% di antaranya dari pemerintah. Bagaimana pembiayaannya? Kebutuhan investasi itu masih dalam perhitungan. Dan saya kira tidak sampai Rp 700 triliun. Tergantung berapa ICOR kita. Yang penting, dalam Repelita VI ini peranan swasta akan lebih besar dari Repelita V. Peranan pemerintah adalah terutama dalam pembelanjaan rupiah (selisih penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin) dan bantuan proyek. Ke mana anggaran 1994/95 akan dikonsentrasikan? Anggaran belanja kita lebih diarahkan, pertama basic infrastructure yang tidak mungkin dibangun oleh swasta, seperti pembangunan jalan di Irian Jaya. Kedua, adalah social infrastructure, seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiga, konsentrasi anggaran belanja kita adalah pengentasan kemiskinan. Keempat, regional developement. Kelima, untuk pengeluaran rutin, seperti gaji, pensiun pegawai negeri dan ABRI. Untuk anggaran 1994/95, bantuan program yang bisa dirupiahkan sudah tidak ada. Lalu, dari mana dana untuk pengentasan kemiskinan atau proyek inpres? Untuk anggaran 1994/95 memang tidak ada. Karena itu, sepenuhnya bergantung kepada pembiayaan rupiah yang bisa digali dari dalam negeri. Untuk inpres desa tertinggal saja Rp 20 juta untuk satu desa. Berarti, diperlukan sedikitnya Rp 400 miliar. Selain itu, rupiah juga diperlukan untuk dana pendamping proyek AID. Sekarang ini harga migas cenderung turun. Apa lagi yang dapat digali dari sumber dalam negeri? Kita harus meningkatkan semaksimal mungkin penerimaan dalam negeri, misalnya pajak. Tapi kalau bicara migas, sekarang ini saya lebih cenderung mengatakan minyak dan gas. Minyak belakangan ini mulai menurun, sedang gas masih memberikan prospek yang cerah. Tapi, kita jangan terlalu menggantungkan penerimaan dalam negeri pada sumber-sumber alam. Terutama sumber alam yang tidak dapat diperbarui, yang hanya boleh dipergunakan untuk sebesar- besar kepentingan rakyat. Apakah karena itu BUMN-BUMN diarahkan untuk mencari dana sendiri, misalnya lewat go international. Tidak. Terlepas dari itu, dalam kaitan investasi, BUMN ini kita masukkan dalam sektor swasta. Sedangkan public sector hanya yang ada di APBN. Jadi, sektor swasta ini dibagi dua, domestik (swasta dan BUMN) dan dari luar. Dari luar ini bisa dalam bentuk direct investment dan pinjaman. Saat ini masih dihitung berapa kebutuhan investasi kita untuk Repelita VI. Perhitungan sementara Rp 700 triliun. Oleh karena itu, kita pacu iklim investasi di sini agar menarik. Tapi menarik modal dari luar (direct investment) tampaknya semakin sulit karena muncul beberapa negara pesaing baru, seperti Vietnam dan Burma. Karena itu, kita harus bergegas meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam negeri. Dan GATT bisa kita gunakan sebagai pemicu ke arah itu. Dengan adanya GATT, proses efisiensi dan daya saing bisa dipercepat. Termasuk menekan ICOR yang tinggi? Benar. ICOR (icremental capital output ratio) kita saat ini antara 4,3 dan 4,2. Itu masih terlalu tinggi. Sebenarnya bisa ditekan sampai 4. Di negara ASEAN lainnya, rasio itu relatif lebih rendah. Apakah tingginya ICOR karena banyak kebocoran? Beberapa proyek pemerintah memang mempunyai ICOR yang tinggi, misalnya pembangunan jalan atau bendungan. Proyek itu baru memberikan return (output) dalam waktu yang cukup lama. Tetapi, yang perlu juga ditekan adalah ICOR dari sektor swasta. Dalam Repelita V, misalnya, perbandingan investasi swasta dan pemerintah 60:40. Jadi, ICOR nasional itu lebih banyak ditentukan oleh tinggi-rendahnya ICOR swasta. Maka, menekan ICOR juga merupakan tugas swasta. Mengapa ICOR swasta tinggi? Mungkin investasi mereka terlalu tinggi untuk pembelian mesin, misalnya. Karena itu, selain kita terus-terusan mengeluarkan deregulasi untuk menekan cost economic, pihak swasta pun harus melihat investasi mereka. Sekarang banyak keluhan, orang tidak mau menanamkan investasi di kawasan industri swasta karena mahal. Betul, mereka telah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk kawasan itu, tapi apakah tarifnya harus semahal itu? Tampaknya pemerintah telah memberikan sinyal-sinyal di pasar modal. Suatu upaya menarik modal luar? Pasar modal kita saat ini cukup bergairah. Bahkan boleh dikatakan booming. Pasar modal kita sangat diminati investor asing, antara lain karena kebijakan price earning ratio (PER) yang tidak boleh tinggi. PER yang masih menarik sekitar 13 kali. Kalau PER-nya moderat, kemungkinan mendapatkan capital gain lebih besar. Risiko investor juga ditekan. Cukup menarik bagi investor, sehingga pasar modal lebih bisa diandalkan dan devisa pun masuk, meskipun sifatnya hit and run. Bagaimana kebijaksanaan moneter tahun 1994. Apakah lebih longgar tanpa menimbulkan dampak inflatoar? Saya kira ekspansi kredit kita di tahun 1994 adalah sekitar 20%. Ini masih aman. Tahun 1993 target kita 17%, tapi saya yakin akan terlampaui. Sampai semester I, pertumbuhannya sudah 14%. Nah, kalau pada semester II (SeptemberMaret) lajunya tetap sama, pertumbuhan kredit pada tahun anggaran 1993/94 diperkirakan akan mencapai 28%. Apakah itu tidak terlalu tinggi? Dengan bersikap ekstrahati-hati, saya kira angka itu cukup aman (tidak menimbulkan gejolak), di samping tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Belakangan ini Pemerintah melakukan apresiasi rupiah. Bagaimana manajemen rupiah kita nanti? Apresiasi itu dilakukan karena banyak devisa yang masuk ke negara kita. Itu bisa terjadi sebagai konsekuensi dari managed floating. Kalau turun terus (depresiasi), itu namanya bukan managed floating. Tahun ini depresiasi rupiah terhadap dolar sekitar 3%4%. Tahun depan, kita usahakan kepercayaan rupiah itu tetap kuat agar merangsang tabungan dalam negeri. Tapi di pihak lain, ia juga harus membantu sebagai alat competitiveness dari ekspor kita. Jadi, di sekitar itulah rupiah kita akan bergerak. Kalau apreasiasi tinggi, kurang baik juga bagi ekspor. Sebaliknya, depresiasi yang terlalu cepat juga kurang baik bagi kepercayaan terhadap rupiah. Saya kira, depresiasi yang aman itu sekitar 3%5% setahun, dan kebijaksanaan ini akan kita lanjutkan pada tahun 1994.