Target Pembangunan Rel Kereta Api Diprediksi Takkan Tercapai

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi hingga akhir 2019 pembangunan rel kereta api hanya akan mencapai 73 persen dari target, atau setara 989,29 kilometer. Adapun target yang dipatok dalam rencana strategis tahun 2015-2019 mencapai 1.349,7 kilometer.

BACA: Kereta Api Serayu Anjlok di Nagreg

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri mengatakan, kegagalan untuk mencapai target rencana strategis tersebut karena kurangnya kesiapan penyediaan lahan. Selain itu juga dpicu oleh terbatasnya alternatif pendanaan  yang hanya mengandalkan dana Anggaran Pengeluaran  Belanja Negara (APBN).

"Awalnya, sebenarnya kita 3.000 kilometer tapi itu desain dengan 60 sampai 70 persen dari pendanaan alternatif  sehingga ada dari pemerintahan dan dari investasi swasta. Ternyata dalam perjalanannya banyak yang tadinya sudah kita rencanakan dengan pendanaan alternatif, memang sulit," kata Zulfikri seusai rapat dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta Pusat, 18 Juni 2019.

Zulfikri menuturkan, pendanaan yang  sulit itu banyak terjadi di luar pulau Jawa, yakni di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Akibatnya, DJKA pun merevisi target pembangunan rel di sana  pada 2016.

Sejak 2017, target pembangunan rel menjadi 1.349,7 kilometer dengan komposisi pendanaan APBN lebih dominan. "Nah, dalam perjalanannya dari APBN juga masih berjalan, tapi masih susah untuk memenuhi. Akhirnya kami perkiraan sampai 2019 ini sekitar 980 km," ujar Zulfikri.

Baca: Lebaran, Okupansi Kereta Premium Luxury Lebih dari 80 Persen

Dia menuturkan, masih belum mendapatkan pinjaman yang bisa merealisasikan rencana strategis dalam 5 tahun ini. Padahal, ada 30 rute Kereta Api Perintis yang rencananya dibangun di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Konsentrasinya, kereta di luar Jawa fokus berguna untuk kereta barang dengan investasi dapat melalui pendanaan alternatif dari investor di jalur-jalur KA.

"Reaktivasi khusus kemarin itu memang di dalamnya ada tapi di Jawa Barat itu pendanaan alternatif dari Ditjen Perkerataapian," ujar Zulfikri.

Baca berita menarik lain tentang kereta api di Tempo.co

EKO WAHYUDI