Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadaan rangkaian kereta rel listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) sempat melalui diskusi yang cukup alot.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, akhirnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas. Sebelumnya, Kementerian BUMN memilih opsi impor KRL bekas tahun ini untuk memenuhi kebutuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan pembelian KRL baru ini diketahui telah melalui rapat yang panjang antar kementerian. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah memberikan sinyal lebih dulu bahwa pemerintah lebih memilih impor KRL baru ketimbang bekas.
Luhut pada pekan lalu menyebutkan pemerintah akan meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor kereta baru sebanyak tiga rangkaian. “Kita akan mengimpor tiga rangkaian baru untuk menutupi (kekurangan armada),” ujar Luhut pada Kamis, 22 Juni 2023.
Selain itu, Luhut juga mengatakan jika upaya mendatangkan kereta baru tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun ke depan. Oleh karena itu, masa kritis karena kekurangan armada KRL akan terjadi pada 2024-2025.
“Jadi, masa kritisnya (risiko kekurangan armada KRL) ada pada 2024 sampai 2025,” ujar Luhut
Impor KRL Bekas Langgar Tiga Aturan
Luhut mengungkapkan, bahwa pada rapat yang digelar beberapa waktu lalu, opsi impor darurat KRL bekas yang sempat mencuat akhirnya batal diambil oleh pemerintah. Menurut Luhut, mengimpor barang bekas berupa KRL ini akan melanggar tiga aturan pemerintahan.
“Satu Perpres (Peraturan Presiden), kedua Kementerian Perindustrian, dan ketiga dari Kementerian Perhubungan,” ucapnya saat meninjau Stasiun Halim, Jakarta Timur, pada Kamis, 22 Juni 2023.
Sebelumnya, rapat digelar untuk mencari jalan keluar agar pelayanan kereta komuter Jabodetabek tidak terganggu saat KCI mempensiunkan sekitar 29 rangkaian kereta yang telah uzur.
Selanjutnya: Rencananya, ada 10 rangkaian kereta...
Rencananya, ada 10 rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lain pada 2024. Rangkaian yang pensiun tersebut merupakan KRL bekas dari Jepang yang sudah berusia sekitar 45 tahun.
Pada kesempatan berbeda, Luhut kembali menegaskan jika pemerintah tidak akan mengimpor barang bekas, terutama untuk barang yang berusia di atas 20 tahun. Pasalnya, hal ini akan melanggar beberapa peraturan yang ada.
“Jadi kami tuh tidak mengimpor barang bekas. Karena itu melanggar Permendag yang tidak boleh impor barang di atas 20 tahun. Dan juga (aturan) dari perhubungan,” ucap Luhut saat ditemui di kantornya pada Jumat malam, 23 Juni 2023.
Menperin dan BPKP Tolak Impor KRL Bekas
Isu mengenai impor KRL bekas sebenarnya sudah beredar sejak adanya KRL yang berusia di atas 45 tahun dan harus diganti sebelum akhir tahun. Pada awalnya, KCI sempat berencana mengimpor 29 rangkaian KRL bekas dari Jepang tipe E217.
Sekitar 120 unit gerbong KRL awalnya direncanakan datang pada 2023 dan 228 unit lainnya menyusul di 2024. Selain itu, armada baru juga memang diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek.
Sementara itu, opsi impor kereta bekas ini justru menimbulkan polemik baru. Tak hanya Luhut, salah satu yang menolak opsi tersebut adalah Kementerian Perindustrian, yang meminta KCI memesan kereta baru atau melakukan retrofit bersama PT Industri Kereta Api (Inka).
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya masih tetap menolak impor kereta bekas. "Kan Pak Menteri (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) sudah ngomong. Gini, kami tidak mengenal istilah impor darurat," kata Febri saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Jumat, 28 April 2023.
Selain itu itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengungkapkan jika rencana impor KRL bekas tersebut tidak sesuai kriteria dan kurang tepat. Oleh karena itu, Luhut akhirnya meminta untuk menggelar rapat khusus guna membahas langkah-langkah yang perlu diambil agar operasional KRL tidak terganggu.
“Dan ternyata bisa. Tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Harus ada tiga bantuan untuk menutupi kekurangannya,” ucap Luhut.
Selanjutnya: Siapkan KRL buatan...
Siapkan KRL Buatan Dalam Negeri
Tiga rangkaian kereta baru yang akan diimpor tersebut, kata Luhut, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa kritis atas risiko kekurangan armada KRL. Hal tersebut akan terjadi selama dua tahun yakni 2024-2045. Di sisi lain, pemerintah juga akan membuat KRL sendiri oleh PT Industri Kereta Api atau Inka.
“Kemudian kita akan bangun baru di Indonesia semua akan dikerjakan nanti di Inka Banyuwangi dan Madiun,” tutur dia.
Luhut mengungkapkan jika total biaya yang telah disiapkan untuk program pengadaan KRL tersebut adalah Rp 9,3 triliun. Adapun tata kelolanya akan dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) atau PT KAI dan BPKP. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan aset yang ada untuk menutupi kekurangan rangkaian KRL nantinya.
“Di samping itu kita siapkan lagi penyangga yang lain kalau dibutuhkan,” ucap Luhut.
Semua Menteri Akhirnya Sepakat Impor KRL Baru
Keputusan untuk impor KRL baru akhirnya disepakati bersama beberapa stakeholder pada Senin, 26 Juni 2023. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun soal impor KRL baru yang berpotensi meningkatkan tarif, Erick Thohir belum bisa bicara banyak. “Karena ini kan belum duduk bersama lagi mengenai tarif, dan lain-lain,” ucapnya.
KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI