Tekor Setrum di Jamali

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BELAKANGAN ini Muljo Adji rajin mengirim pesan pendek (SMS). Sehari bisa puluhan. Bukan karena keranjingan mengikuti kuis SMS, melainkan lantaran "asyik" menyebarkan jadwal listrik padam. Begitulah, sebagai General Manager Pusat Pengendalian Beban (P2B) PLN, Muljo orang yang paling pening mengurusi jadwal pemadaman.

Ketika Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kekurangan pasokan listrik untuk Jawa, Madura, dan Bali, Muljo harus pintar-pintar membagi giliran "terang-gelap". Pemadaman terjadi karena total listrik yang dipasok oleh seluruh pembangkit tak mencukupi tingkat permintaan tertinggi konsumen—biasa disebut beban puncak—plus cadangan yang harus ada.

Secara teknis, cadangan ini tak bisa dihilangkan karena, bila beban puncak benar-benar melampaui daya pasok maksimal, seluruh sistem listrik bisa padam (blackout). Ini pernah terjadi sekitar dua tahun lalu, dan PLN butuh tak kurang dari tiga hari untuk menghidupkan seluruh sistem listrik di Jawa, Madura, dan Bali.

Jawa, Madura, dan Bali penting bagi PLN karena tiga pulau itu mengkonsumsi lebih dari 75 persen pasokan listrik nasional. Di atas kertas, pasokan listrik di Jawa, Madura, Bali sebenarnya tak defisit. Kapasitas pembangkit listrik di ketiga pulau itu lebih dari 19 ribu megawatt (MW), dengan rata-rata daya pasok 1.000 megawatt lebih sedikit.

Pasokan itu menyisakan cadangan 4.000 megawatt karena beban puncak sekitar 14 ribu MW. Tapi, jangan lupa, cadangan ini ada apabila semua pembangkit berjalan normal. "Kalau ada gangguan, seperti kerusakan atau keterlambatan pasokan BBM, cadangan listrik akan langsung minus," ujar Direktur Pembangkit dan Energi Primer PLN, Ali Herman Ibrahim.

PLN menyebut seretnya pasokan solar—jenis BBM yang dipakai pembangkit listrik PLN—sebagai penyebab pemadaman pada pekan-pekan lalu. Pembangkit listrik yang mogok itu adalah Grati di Jawa Timur dan Tambak Lorok di Jawa Tengah.

Kekurangan pasokan listrik karena kehabisan BBM bisa dibilang penyakit struktural. "Kesalahan ini buah kebijakan energi pemerintah yang tak jelas," ujar Fabby Tumiwa, Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR). Dua dasawarsa silam, para perumus kebijakan energi telah merancang penggunaan gas dan batu bara seperti di Grati, Tambak Lorok, Paiton, dan Suralaya.

Tapi perubahan kebijakan pemerintah menunda pelaksanaan gas dan batu bara menjadi alternatif solar. Ali menyebut PLTU Tambak Lorok sebagai contoh. Pada 1955, PLN telah mengontak Shell untuk menjadi pemasok gas Tambak Lorok. Dua tahun berunding, PLN dan Shell hampir mencapai kata sepakat. Namun, krisis moneter yang membuat dolar naik tinggi membatalkan rencana itu.

Ketika itu para kontraktor gas, seperti Shell, meminta harga US$ 2,5 per kaki kubik, sangat jauh di atas harga solar bersubsidi—bahan bakar yang paling banyak digunakan PLN—yang masih Rp 700. "Dengan kondisi keuangan PLN saat itu, dan mahalnya dolar, PLN dianggap tidak mungkin bisa membeli gas," ujar Ali Herman Ibrahim.

Empat tahun lalu, PLN menyambung kembali negosiasi pembelian gas dengan para kontraktor. Baru dua tahun lagi PLN berharap gas dapat menggantikan solar di sejumlah pembangkit. Ali menyebut Tambak Lorok telah mendapat gas dari Petronas, sementara Grati mengikat kesepakatan dengan Santos. "Tak mudah bagi kita meyakinkan mereka (kontraktor lapangan gas) bahwa kita mampu beli," ujar Ali.

Seperti gas, batu bara juga memiliki kendala untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Masalah klasik batu bara adalah transportasi. Dalam sidang DPR pekan lalu, Ali mengeluhkan berkurangnya jatah BBM untuk truk pengangkut batu bara ke Suralaya. "Sekarang jatah kami hanya separuh dari kebutuhan," katanya.

Jadi, tak perlu heran jika PLN masih sangat haus BBM. Saat ini pembangkit listrik yang dimiliki PLN menenggak solar 400 ribu kiloton per bulan. Total konsumsi solar sepanjang tahun mencapai 11,4 juta kiloton.

Penurunan cadangan listrik juga akibat kondisi pembangkit, yang biasa disebut derating. Tak ubahnya mesin lain, pembangkit yang aus termakan usia otomatis mengalami penurunan kapasitas. Pembangkit yang belum terlalu jompo, namun terlambat dirawat, juga akan mengalami derating. Ali memperkirakan sekitar enam persen kapasitas hilang karena pembangkit-pembangkit yang mengalami derating.

Saat ini PLN memiliki sekitar 73 unit pembangkit di Jawa-Bali. Setiap unit menjalani tiga jenis pemeliharaan. Ada pemeliharaan tahunan, dua tahunan, dan empat tahunan. Untuk pemeliharaan tahunan, unit pembangkit diberi cuti tiga minggu. Untuk pemeliharaan dua tahunan, unit pembangkit diistirahatkan lebih lama, dari satu sampai satu setengah bulan.

Dalam empat tahun sekali, unit pembangkit dihentikan selama dua bulan untuk dirawat. Bisa disimpulkan, dalam satu tahun setidaknya ada empat unit pembangkit yang harus dipelihara. Jika rata-rata kapasitas tiap pembangkit 600 MW, berarti ada pengurangan kapasitas produksi listrik hingga 2.400 MW.

Setiap hari ada pula pembangkit yang mengalami kerusakan. Dalam bahasa para pejabat PLN, "forced outage" namanya. Sebab, kerusakan paling sering adalah penurunan tinggi permukaan air di pembangkit. Kerusakan macam ini biasanya menghentikan kegiatan pembangkit dua hingga tiga hari. Dalam hitungan Ali, kapasitas yang hilang akibat perbaikan dan kerusakan ini tak lebih dari 3.000 MW, sekitar 75 persen dari cadangan yang tersedia.

Angka cadangan yang semakin tipis itu juga dipicu oleh meningkatnya jumlah pelanggan listrik. Setelah harga solar naik, sejumlah industri yang semula menggunakan genset berbondong-bondong kembali melanggani listrik PLN. Setelah kenaikan harga BBM, PLN mencatat kenaikan permintaan sebesar 200 MW. Tak mengherankan jika PLN sempat mencatat defisit cadangan hingga 158 MW.

Sialnya, di saat cadangan listrik menipis, PLN tak bisa berbuat apa-apa selain merayu pelanggan untuk berhemat energi. Untuk membujuk para konsumen listrik rumah tangga, PLN membuatkan iklan berhemat listrik. Konsumen industri juga dibujuk mengalihkan waktu penggunaan listrik di luar waktu beban puncak, yaitu pukul 18.00-20.00. Iming-imingnya adalah diskon atau keringanan biaya beban. "Biar sama-sama untung," ujar Muljo.

Sepanjang pekan kemarin, WGPSR mencatat PLN kehilangan pasokan listrik di Jawa-Bali tak kurang dari 4.000 MW. Separuh dari kapasitas yang hilang itu disebabkan perawatan pembangkit. Separuh lagi karena masalah pembangkit yang mengalami derating ataupun kerusakan total.

"Besarnya kapasitas yang hilang akibat derating dan kerusakan menunjukkan PLN tak efisien," ujar Fabby. Beberapa nama pembangkit yang disebut Fabby mengalami kerusakan adalah PLTGU Suralaya unit 4, PLTGU Gresik, PLTU Paiton. Sementara pembangkit yang mengalami derating misalnya PLTGU Priok blok 1, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Tambak Lorok blok 1.

"Satu pembangkit sedang dalam jadwal perbaikan, tetapi bukannya rusak," ujar seorang pegawai PLTGU Priok yang menolak dikutip namanya. Bantahan tentang adanya kerusakan juga datang dari Gresik. "Kondisi turbin di sini normal, tidak ada yang rusak," ujar Asisten Manajer Humas PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Regional Jawa Timur, Muhammad Munir.

Dari kejauhan memang tampak ada yang aneh dengan pembangkit-pembangkit yang disebut Fabby tengah mengalami kerusakan atau penurunan kapasitas. Kondisi kerusakan ataupun derating sebetulnya terjadi setiap bulan. "Setiap bulan ada saja yang mengalami outage," katanya. "Jadi, jumlahnya selalu berubah."

Namun, seperti yang diakui Ali, penurunan kapasitas pembangkit listrik itu juga dipicu oleh telatnya perawatan pembangkit. Dalam laporan keuangan PLN tahun lalu, biaya pemeliharaan hingga triwulan ketiga sebesar Rp 3,12 triliun, atau hanya separuh dari yang dianggarkan, Rp 5,74 triliun.

Biaya pemeliharaan sepanjang 2004 diperkirakan hanya Rp 4,45 triliun atau lebih kecil dibandingkan dengan biaya pemeliharaan tahun sebelumnya, yaitu Rp 4,83 triliun.

Manajemen PLN beralasan penghematan perawatan dilakukan karena beban operasional mereka semakin berat dengan kenaikan harga BBM. Untuk menghidupkan pembangkit listriknya, PLN hanya mendapat jatah solar bersubsidi 8,3 juta kiloliter. Itu berarti solar yang harus dikulak oleh PLN di pasar lebih dari 3 juta kiloliter, yang nilainya mencapai Rp 4 triliun.

Untuk meringankan bebannya pun, mudah ditebak, PLN meminta agar pemerintah menaikkan tarif listrik pada tahun depan. "Ancar-ancarnya sebesar 12 persen," ujar Eddie dalam rapat di DPR, beberapa waktu lalu. Bila tarif tak boleh naik, PLN meminta tambahan bahan bakar bersubsidi atau, boleh juga, berupa subsidi Public Service Obligation senilai Rp 10.5 triliun.

Thomas Hadiwinata, Dara Meutia Uning, Maria Ulfa, Mawar Kusuma, Sita Planasari, Kukuh S.W. (Gresik)

Sumber Listrik di Jawa

1. PRIOK PLTU-M : 100 MW PLTG-M : 52 MW PLTGU : 1180 MW

2. MUARA KARANG PLTU-M : 300 MW PLTU-G : 400 MW PLTGU : 508 MW

3. SURALAYA PLTU-B 1-4 : 1600 MW PLTU-B 5-7 : 1800 MW

4. CIKARANG LISTRINDO PLTGU : 150 MW

5. PLENGAN/LAMAJAN PLTA : 47 MW

6. SALAK PLN PLTP : 183 MW

7. SALAK IPP PLTP : 183 MW

8. KRACAK/UBRUG PLTA : 37 MW

9. JATILUHUR (PJT) PLTA : 180 MW

10. SAGULING PLTA : 700 MW