Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Budiman Sudjatmiko yang kembali viral gara-gara menyebut harga ‘Pertalite’ turun Rp 1.800 menjadi berita terkini yang banyak di Tempo.co. Budiman Sudjatmiko dikecam banyak orang karena dianggap mengabarkan berita bohong, sebab saat ini harga Pertalite tidak turun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berita lain adalah mengenai perbuatan Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara yang membawa pistol dan meletus di Bandara Sultan Hasanuddin menjadi berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca Tempo.co. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir mesti menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Sebab pimpinan BUMN dilarang membawa pistol sembarangan. Apa lagi perbuatan tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selanjutnya adalah berita mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil setelah aksi pamer harta yang dilakukan istrinya Monica Haprinda viral di media sosial.
Kemudian berita tentang tanggapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Noor terhadap temuan Ombudsman RI mengenai potensi maladministrasi dalam Posko THR atau tunjangan hari raya menjelang Lebaran.
Berita kelima adalah mengenai video kemacetan panjang di ruas Tol Jakarta menuju Jawa Tengah pada arus mudik Lebaran 2023 yang ternyata adalah hoaks atau tidak benar.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.
1. Sebut 'Pertalite' Turun Rp 1.800, Budiman Sudjatmiko Dihujani Kritik
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Budiman Sudjatmiko dihujani kritik usai menyebut harga ‘Pertalite’ turun Rp 1.800. Budiman menyebut penurunan harga tersebut sembari menautkan tangkapan layar (screenshoot) sebuah berita online dalam cuitannya di akun Twitter miliknya @budimandjatmiko.
“Rupiah menguat, utang Indonesia turun & harga Pertalite turun. Walau menggembirakan, ia tidak viral karena tak menimbulkan umpatan. Kebencian rupanya adalah bahan bakar sesuatu u/ bisa viral. "Aku mengumpat, maka aku ada". Berbahaya sekali,” cuit Budiman pada Rabu, 19 April 2023 kemarin.
Cuitan Budiman itu dihujani kritik dari sejumlah warganet. Salah satu kritik datang dari Alvin Lie. Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia itu mengoreksi cuitan Budiman.
“Maaf, Mas Hingga hari ini harga Pertalite masih Rp10.000 per liter. Belum turun. Jika ada penurunan harga, Pertamina pasti umumkan meluas & diberitakan oleh media-media besar,” cuit Alvin melalui akun @alvinlie21.
Selain Alvin Lie, warganet lainnya dengan akun @ardibhironx juga mengkritisi Budiman. Dia bilang mantan pejuang aktivis 98 ini bikin hoax lagi soal Pertalite turun harga.
“Tidak cukup bikin hoax tentang Burit Algoritma, mantan pejuang aktivis 98 ini bikin hoax lagi soal Pertalite turun harga,” cuit akun itu seperti dilihat Tempo pada Kamis, 20 April 2023 pukul 11.16 WIB.
Sementara Reza Hatta, warganet yang lain ikut menimpali cuitan Budiman. Reza meminta Budiman untuk bangun biar otaknya segar. “Ayok bangun dulu mas. Sahur biar seger otaknya,” cuitnya dalam akun @imrezahatta.
Tempo melihat berita yang berjudul ‘Pertalite’ Turun 1.800 per Liter! Ini Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU Pertamina Hingga Shell’. Dalam berita itu dituliskan jika harga bahan bakar minyak (BBM) 'setara' Pertalite ada yang turun sampai Rp 1.800 per liter di seluruh SPBU.
Dituliskan pula dalam berita tersebut, "Alhamdulillahnya, hingga hari ini ada harga BBM terbaru setara Pertalite yang turun hingga ke level Rp 1.800 per liter." Berita itu menyebut ‘setara’ Pertalite. Bukan Pertalite yang didistribusikan oleh PT Pertamina.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Gagah-gagahan Bawa Pistol ala Dirut BUMN ...
2. Pistol Dirut PT Berdikari Harry Warganegara Meletus di Bandara, Pengamat: Dirut BUMN Jangan Gagah-gagahan
Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara menjadi sorotan publik setelah pistol miliknya meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, pada 17 April 2023. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir mesti menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebab pimpinan BUMN dilarang membawa pistol sembarangan.
“Ya kalo alasan nya tidak jelas, cuma buat gagah-gagah saja misalnya, jelas melanggar asas kepatutan publik dan membahayakan pihak lain. Hukumannya disipliner sesuai aturan berlaku,” ujar Toto saat dimintai keterangan oleh Tempo, Kamis, 20 April 2023. PT Berdikari merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang peternakan.
Toto menjelaskan sudah ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2003, yakni Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dalam Penerbangan.
Dalam surat keputusan tersebut, tercantum penumpang yang membawa senjata api beserta peluru wajib melaporkan kepada petugas pengamanan bandar udara. Selanjutnya disampaikan kepada petugas check-in guna proses lebih lanjut untuk diangkut dengan pesawat udara yang selanjutnya senjata yang diterima akan diperlakukan sebagai security item dan peluru sebagai dangerous goods.
“Di situ sudah diatur bagaimana sipil dapat membawa senjata api dalam perjalanan menggunakan pesawat udara. Di antaranya harus lapor otoritas Bandara dan diperiksa oleh Avsec dalam posisi senjata api dan peluru yang terpisah. Dari sisi sini saja secara teknis sudah tampak ada kesalahan prosedur di kasus tersebut,” kata Toto.
Dalam kasus Harry Warganegara, pihak protokoler Harry Warganegara hanya melapor ke pihak maskapai, tidak ke Avsec atau otoritas Bandara. Akibatnya, pistol masih berisi peluru dan akhirnya meletus saat jatuh.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Viral Istri Pamer Harta, KPK ...
3. Viral Istri Pamer Harta, KPK Tindaklanjuti Laporan Gratifikasi dan Analisa LHKPN Wali Kota Pangkalpinang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil setelah aksi pamer harta yang dilakukan istrinya Monica Haprinda viral di media sosial.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan akan melakukan analisis terlebih dahulu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Maulan Aklil.
"Kalau peluang pemanggilan (Maulan Aklil) tergantung analisa KPK terlebih dahulu," ujar Pahala kepada Tempo, Kamis, 20 April 2023.
Pahala menuturkan KPK juga akan menindaklanjuti laporan gratifikasi Maulan Aklil terkuat fee pembebasan tanah rencana pembangunan Jalan Kerabut - Selindung dan Jalan Tembus Lingkar Timur dari pihak PT Mitra Anugrah Perdana pada tanggal 29 Desember 2021 lalu. "Jadi analisa LHKPN plus dengan laporan gratifikasinya," ujar dia.
Laporan gratifikasi Maulan Aklil dilaporkan oleh bawahannya sendiri yakni Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Pangkalpinang, Suparlan Dulaspar, yang mengaku menerima Rp 50 juta dari Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil.
Uang yang disebut sebagai fee pembebasan tanah rencana pembangunan Jalan Kerabut - Selindung dan Jalan Tembus Lingkar Timur dari pihak PT Mitra Anugrah Perdana pada tanggal 29 Desember 2021 kemudian dilaporkan Suparlan ke KPK.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Maladministrasi Posko THR ...
4. Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Posko THR, Wamenaker: Kami Menerima Masukan dan Teguran
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam Posko THR atau tunjangan hari raya menjelang Lebaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Noor buka suara menanggapi hal ini.
Afriansyah mengakui masih banyak perusahaan yang bermasalah dalam membayarkan THR untuk pekerja/buruhnya. Sebab, dia menilai ekonomi perusahaan belum pulih betul pasca Covid-19.
"Terus terkait Ombudsman yang mengkritisi, kami menerima masukan dan teguran dari Ombudsman," kata Afriansyah saat dihubungi Tempo pada Kamis, 20 April 2023.
Kemnaker ini, kata dia, tenaga pengawasnya sekarang hanya di tingkat provinsi dan belum menyentuh ke kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengatur lebih lanjut regulasi terkait sehingga pengawasan bisa sampai ke kabupaten/kota.
"Pengawasan ini sekarang masih di provinsi, sementara perusahaan itu kan ada kabupaten/kota. Jadi dengan keterbatasan tim membuat pengawasan kita jadi sedikit agak berkurang," jelas Afriansyah.
Dengan pengawasan yang berada di tingkat provinsi sementara perusahaan berada di kabupaten/kota, dia menilai ada yang tidak sesuai. "Makanya kita akan memperbaiki ini semua. Ini perlu diketahui sama Ombudsman juga," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan segera membuat regulasi tersebut. Dia menargetkan, tahun ini aturan tersebut harus sudah selesai.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa Ombudsman melakukan pengawasan terhadap Posko THR dengan meminta keterangan secara langsung kepada UPT Pengawas ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Dia kemudian menjelaskan temuan Ombudsman atas potensi maladministrasi pads Posko THR. Pertama, pengaduan yang masuk ke Disnaker kota/kabupaten melalui WhatsApp, telepon, aplikasi pada Disnaker kota/kabupaten, maupun datang langsung.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Hoaks, Video Kemacetan ...
5. Hoaks, Video Kemacetan Panjang Mudik Lebaran 2023 di Tol Jakarta
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) mengatakan bahwa video kemacetan panjang di ruas Tol Jakarta menuju Jawa Tengah pada arus mudik Lebaran 2023 adalah hoaks atau tidak benar.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa video itu adalah kejadian saat libur panjang akhir pekan pada 2022, bukan Lebaran 2023. Sedangkan lokasinya adalah dari jalur Puncak menuju Jakarta, bukan ruas Tol Jakarta menuju Jawa Tengah.
“Sekarang video itu beredar lagi seolah saat mudik Lebaran tahun ini," tutur Adita lewat keterangan tertulis pada Kamis, 20 April 2023.
Pada mudik tahun ini, kata dia, Korlantas Polri sudah dengan sigap mempersiapkan segala upaya mengatasi kemacetan. "Salah satunya penerapan contraflow dengan tambahan dua lajur di sisi kanan,” kata Adita.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong membenarkan pernyataan Adita. Menurut Usman, video tersebut memang hoaks.
“Tidak benar. Video yang beredar adalah kejadian saat libur sekolah 2022, yang disebarkan juga seolah kemacetan pada mudik Lebaran 2022 lalu," ujar Usman.
Dia melanjutkan, pihaknya telah menyanggah bahwa video tersebut adalah hoaks juga. Namun, video tersebut kembali beredar. "Masyarakat harus waspada akan berita hoaks semacam ini,” kata dia.
Usman maupun Adita lantas mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan berbagai informasi yang bermaksud memperkeruh suasana, sehingga mengganggu kenyamanan pemudik.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
