Terkini: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 92 Persen, Daftar UMR Jabodetabek 2023

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Update Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung....

1. Update Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bos KCIC: Secara Fisik 92 Persen

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi—kerap disapa Edo—membeberkan progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). “Sudah 92 persen secara progres fisik,” ujar dia di Stasiun Halim, Jakarta Timur, pada Kamis, 22 Juni 2023.

Dia menjelaskan ada pekerjaan yang belum selesai, seperti proyek Stasiun Halim dan Stasiun Padalarang. Di Stasiun Padalarang, kata dia, karena relokasi, saat ini baru sekitar 60 persen. Namun, pre operation atau uji coba (soft launching) pada 18 Agustus mendatang akan bisa difungsikan.

“Belum 100 persen. Kami harapkan September-Oktober selesai Stasiun Padalarang,” kata dia.

Selain itu, Edo juga meyakini bahwa setifikat laik operasi sarana prasarana kereta cepat selesai sebelum soft launching pada 18 Agustus 2023. Dia menjelaskan KCIC sudah mengajukannya ke Kementerian Perhubungan.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bank Indonesia Beberkan Alasan Redenominasi Rupiah Rp 1.000 jadi Rp 1 Tak Kunjung Dilakukan

Bank Indonesia sudah siap melakukan redenominasi atau penyederhanaan jumlah angka pada rupiah. Misalnya, dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, persiapan telah dilakukan sejak lama. 

Dia mengaku sudah memperhatikan desain, tahapan, hingga langkah-langkah menuju transisi ini. "Tapi tentu saja keputusan ini perlu timing yang tepat," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 22 Juni 2023. 

Perry menyebut ada tiga faktor yang membuat kebijakan itu tak kunjung diterapkan. Pertama, implementasi redenominasi harus dilakukan saat kondisi makro ekonomi yang bagus. Kedua, kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan harus stabil, ketiga, kondisi siosial politik di Tanah Air juga harus kondisif, mendukung, postif, dan kuat.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Daftar UMR Jakarta, Bogor, Depok....

3. Daftar UMR Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2023

Upah Minimum Regional (UMR) 2023 terus mengalami perubahan mengikuti laju inflasi dari tahun ke tahun. Istilah UMR merujuk pada standar upah minimum pekerja yang berlaku di tingkat I atau wilayah provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya.

Namun, saat ini istilah UMR telah diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tingkat I dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk UMR tingkat II. Penetapan UMR ini terjadi di semua wilayah di Indonesia, termasuk daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Depok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP, semua kepala daerah tingkat provinsi, yaitu gubernur wajib mengesahkan standar upah pekerja 2023 di wilayahnya masing-masing. 

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Proyek di 13 BUMN Belum Bisa Dimanfaatkan, Analis: Jelas Merugikan Negara

Pakar merespons Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap hasil pekerjaan atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2015-2016 di 13 badan usaha milik negara (BUMN) yang belum bisa dimanfaatkan.

Adapun nilainya mencapai Rp 10,49 triliun, rinciannya belum selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 triliun, dan operasional yang belum bisa dimanfaatkan Rp 424,11 miliar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan, perkara efisiensi dan efektivitas alokasi kapital negara di BUMN ini memang acapkali menjadi persoalan.

“Karena tak jarang yang tersandera moral hazzard di balik logika uang negara,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 21 Juni 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. AS dan China Bakal Larang Penjualan....

5. AS dan China Bakal Larang Penjualan Kendaraan BBM pada 2035, RI Kapan?

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut hingga kini pemerintah masih terus gencar mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik atau EV. Ini dilakukan demi menurunkan emisi dan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, urgensi Net Zero atau emisi nol bersih telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis BBM.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, serta China bahkan telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035.

Kemudian di Amerika Serikat, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Target ke Industri Pertambangan dan Perkebunan, Truk Mercedes-Benz Optimistis Pasarkan 200 Unit di Tahun Pertama