Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menanggapi wacana pemberian dana awal Rp 500 juta untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari bank pelat merah. Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, ragu bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya kapasitas keuangan yang memadai untuk menyalurkan dana awal untuk modal kerja tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Galau, bank punya berbagai pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan terhadap suatu usaha. "Kalau misal pun nanti bisa dikucurkan modal Rp 500 juta dari bank pemerintah yang kemudian dialokasikan ke UMKM, rasa-rasanya itu agak sulit melihat pada musim pembiayaan hari ini," katanya dalam konferensi pers secara daring pada Senin, 27 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apalagi bank memiliki berbagai prioritas dalam alokasi pembiayaan yang diberikan. Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, hingga BTN, juga pasti akan memikirkan risiko setiap alokasi pembiayaan untuk unit usaha.
Lebih jauh, Galau menilai UMKM yang menerima pembiayaan dari bank juga harus menghadapi risiko keuangan. Sebab, UMKM juga memiliki biaya operasional yang membebani usaha mereka.
Beban keuangan UMKM itu yang kemudian membuat pelaku usahanya tidak bisa mengambil risiko yang terlalu besar. "Sehingga itu tidak memungkinkan ketika harus menanggung dalam kebutuhan yang besar," ujar Galau.
Ia pun mengkritik sikap pemerintah yang kerap melempar berbagai rencana untuk pembiayaan MBG yang saat ini masih butuh dana lebih. "Jadi memang prinsipnya selalu ada janji manis. Padahal yang selalu kita tunggu adalah aksi konkret dari pemerintah," kata Galau.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyatakan perlu anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar pemenuhan target penerima manfaat makan bergizi gratis. Saat ini, operasional dan penyaluran makan bergizi gratis sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari APBN 2025, dana yang digunakan untuk program tersebut ditetapkan Rp 71 triliun.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan, UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis bisa memperoleh modal hingga Rp 500 juta. Pembiayaan itu berasal dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah.
“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ujar Maman dalam keterangan resminya, Sabtu, 25 Januari 2025.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, Maman mencatat ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari jumlah itu, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat dalam Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo menyampaikan Program MBG secara fisik tidak mudah untuk segera diterapkan ke seluruh rakyat, selain itu dari segi administratif juga tidak bisa seketika rampung. "Tapi saya yakini bahwa tahun 2025 akhir, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," kata Prabowo saat ditemui di Sumedang, Jawa Barat, Senin 20 Januari 2025.
Program yang sangat besar tersebut dinilainya tidak ringan, sehingga membutuhkan kerja sama dari seluruh lembaga terkait. "Saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia," ucap Prabowo.
Han Revanda Putra dan Dani Aswara berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
