Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan belum ada informasi tentang road map maupun blueprint program 3 juta rumah per tahun dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hingga saat ini, dokumen terkait dengan peta jalan program tersebut belum diserahkan ke Komisi V.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Nah, ini yang sebenarnya membuat ganjalan kami dalam mengawal program 3 juta rumah secara utuh,” kata Syaiful melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pasalnya, tanpa dokumen peta jalan, Komisi V belum mengetahui secara detail stakeholder yang terlibat, skema pembiayaan, termasuk skema insentif yang diberikan pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan dan regulasi yang menjadi payung hukum program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini. Tanpa dokumen peta jalan, Syaiful juga mengaku belum mengetahui secara mendalam kebutuhan rumah yang harus dipenuhi untuk masyarakat.
“Kami belum tahu lahan yang akan digunakan, model arsitektur rumah yang akan dibangun, hingga model keterlibatan dari pihak swasta,” kata Politikus PKB itu. "Kami di Komisi V tentu tetap menunggu blueprint program 3 juta rumah ini."
Sebelumnya, Komisi V sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint program 3 juta rumah kepada Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Syaiful mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat. Pasalnya, sejak pemerintah menggaungkan program ini, ia menerima keluhan dari asosiasi pengembang perumahan ihwal pembatalan pemesanan rumah. Bahkan, kata Syaiful, ada yang membatalkan pembayaran uang muka atau DP karena berharap menjadi penerima program 3 juta rumah.
“Karena dibayangkan, Pak Ara bakal kasih rumah gratis,” tutur Syaiful saat itu. “Cetak biru menjadi penting, salah satunya untuk menjawab persoalan semacam itu.”
Lokot Nasution, Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, menagih hal yang sama. Namun, tak cuma cetak biru, Lokot meminta Kementerian PKP menyusun matriks kerja. Ia mengatakan matriks kerja menjadi penting karena program 3 juta rumah merupakan pekerjaan teknis. Selain itu, dengan adanya matriks, Komisi V bisa mengetahui dukungan apa yang mesti diberikan untuk kerja-kerja Kementerian PKP.
“Kami juga tidak mau masyarakat melihat program 3 juta rumah sebatas guyonan," tutur Lokot.
Ara sempat menyatakan bakal berupaya menyampaikan dokumen blueprint program 3 juta rumah pada awal Desember 2024. Namun, dalam rapat yang berlangsung sekitar 4 jam itu, Ara tidak menjelaskan kepastiannya.
Teranyar, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan dokumen blueprint program 3 juta rumah masih disiapkan. “Nanti kami paparkan di DPR,” kata Fahri saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu, 8 Januari 2025. Namun, ia belum bisa memastikan kapan waktunya.
“Tergantung undangan DPR. Kami tunggu,” kata Fahri.
Pilihan Editor: Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?
