Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan pemerintah fokus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing. Untuk itu, kata dia, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu, kata Jokowi, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Indonesia juga harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar dia dalam pidato tentang RAPBN 2024 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada beberapa hal. Di antaranya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD.
Selain itu juga menekankan kepada peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” ucap Jokowi.
Sementara, kepala negara menambahkan, untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran itu diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan.
Selain itu juga untuk menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu kehilir, mengefektifkan program JKN. “Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/ kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” tutur Jokowi.
Foto 
