Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas membeberkan hasil kerja Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor yang dia bentuk satu bulan silam. Menurut dia, para importir ilegal kini mulai takut beroperasi imbas kinerja Satgas itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zulhas mengklaim warga negara asing (WNA) yang menjual barang-barang hasil impor ilegal kini tak lagi beroperasi. Mereka selama ini mendistribusikan barang-barang itu melalui pusat grosir dan mal-mal besar. Ia menduga mereka kini telah pulang ke negara masing-masing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“(Mereka) menunggu keadaan reda. Oleh karena itu, kita harus konsisten. Kalau enggak, mereka kembali lagi,” kata dia saat ditemui di halaman kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut dia, para WNA itu bermarkas antara lain di Tanah Abang, Mangga Dua, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara. Tak hanya barang-barang yang dijual secara fisik di toko-toko, ia mengklaim sejumlah gerai online juga mulai berhenti beroperasi.
Di lokasi penyimpanannya, ia mengatakan gudang-gudang atau warehouse yang selama ini menjadi tempat penyimpanan barang-barang impor ilegal kini juga berhenti operasi. Ia mengatakan, satgas mengalami kesulitan karena kondisi ini. Jika warehouse telah tutup, satgas tak bisa menindak mereka.
Tak hanya itu, ia mengatakan banyak kapal-kapal pengangkut muatan barang impor ilegal kini putar balik setelah telanjur memasuki pelabuhan di Indonesia. Namun, dia enggan merinci negara asal kapal-kapal pengangkut barang impor ilegal itu.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan penyitaan barang impor ilegal akan terus dilakukan untuk mendukung target presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 7–8 persen dan peningkatan rasio pajak (tax ratio).
Untuk mencapai target itu, kata dia, negara harus membenahi ekonomi bawah tanah (underground). Menurut dia, persentase barang-barang ilegal yang dia sebut ekonomi bawah tanah itu mencapai 35–40 persen.
“Kalau ini bisa kita atasi, bisa kita tertibkan, maka pendapatan negara akan meningkat, tax ratio kita akan meningkat,” kata dia.
Foto 
