Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan pakar dan akhirnya ditetapkan masuk pukul 05.30 WITA. Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Agus Sartono, mengatakan kebijakan memajukan jam sekolah sebaiknya dilakukan bertahap sambil melihat hasil dan respons dari orang tua dan siswa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Misalkan dimulai jam 06.30 dulu atau dimajukan 30 menit, sambil dievaluasi kesiapan orang tua. Kalau nanti ternyata hasilnya bagus dan respons juga bagus, baru maju lagi ke jam 06.00," saran Agus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
mantan pejabat Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu menambahkan perlunya evaluasi setiap satu semester terkait kebijakan tersebut.
"Perlu juga diperhatikan mengenai jarak tempuh dari rumah siswa ke sekolah dan transportasi publik apakah cukup tersedia ketika berangkat begitu pagi," katanya.
Perhatikan kesiapan
Selain itu, perlu juga diperhatikan kesiapan orang tua dan para siswa. Apakah orang tua sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya? Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga mengatakan terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan maka yang paling perlu menjadi prioritas adalah upaya semakin meningkatkan kualitas guru.
"Pendekatan guru dalam membimbing siswa jauh lebih penting. Selain itu, ketersediaan dan ketercukupan sumber bacaan siswa juga perlu jadi perhatian," jelasnya.
Meski demikian, dia menilai Pemprov NTT memiliki pertimbangan khusus terkait kebijakan memajukan jam sekolah. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Psikologi Pendidikan UI, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, mengatakan Pemprov NTT perlu duduk bersama untuk membahas mengenai kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 agar banyak pihak memahami alur pikir kebijakan tersebut secara komprehensif. Lydia menambahkan dari sisi psikologis sebenarnya kebijakan tersebut bisa dimaknai positif sebagai keinginan kepala daerah untuk semakin meningkatkan kualitas peserta didik.
"Saya mencoba memahami dari sisi psikologis, mengenai kegalauan sekaligus keprihatinan seorang kepala daerah terhadap masa depan peserta didik. Asumsi beliau karena pagi hari tubuh dan otak masih segar," katanya.
Foto 
