Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membeberkan okupansi hotel menghadapi libur panjang Lebaran 2025 yang trennya kurang begitu menggembirakan. Angka reservasi pada masa libur Lebaran lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan bahwa berdasarkan catatan, pada periode 28 Maret hingga 1 April 2025 reservasi yang masuk hingga Senin ini, 24 Maret 2025, tercatat baru sekitar 20 persen. Padahal pada 2024, reservasi H-7 lebaran biasanya sudah 40 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sedangkan untuk periode 1-6 April 2025 atau pasca-Lebaran, reservasi yang masuk dikisaran angka 40 persen. Jumlah ini juga menurun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai 70 persen. "Jadi memang trennya ada penurunan kalau dilihat dari sisi reservasi yang masuk," kata Deddy, Senin, 24 Maret 2025.
Penyebab Turunnya Reservasi
Deddy menuturkan, ada sejumlah faktor yang diduga menyebabkan penurunan reservasi pada libur panjang Lebaran kali ini. Pertama, situasi perekonomian yang membuat daya beli masyarakat menurun, khususnya dalam hal belanja-berwisata. Secara global, Deddy melihat turis mancenegara juga menurun karena krisis ini.
"Untuk dalam negeri, pergerakannya saat libur Lebaran kan mudik, belum tentu mereka (pemudik) menginap di hotel, bisa di rumah orang tua, saudara," kata dia.
Kedua, terkait kebijakan pemangkasan anggaran. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dinilai turut berdampak pada industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di DIY. "Hotel dan restoran saat ini harus berjuang sekuat tenaga bertahan agar tetap dapat beroperasi di tengah efisiensi itu," kata dia.
Ketiga, kebijakan larangan study tour yang diberlakukan sejumlah daerah. Biasanya, hotel-hotel mendulang okupansi pascalibur panjang keagamaan melalui kegiatan study tour ini. Namun saat ini, hal itu belum dirasakan.
Efisiensi Perhotelan
Dengan situasi sulit ini, Deddy tak menampik pelaku usaha perhotelan juga akan menerapkan kebijakan efisiensi jika situasi makin sulit. "Langkah efisiensi bagi perhotelan jadi hal yang tak bisa dihindari karena pelaku usaha tentu juga berusaha mengimbangi pemasukan dan pengeluaran," kata dia.
Sejumlah hotel, kata Deddy, berusaha mengimbangi agar pengeluaran operasional tak terlalu timpang dengan pendapatan melalui pengurangan jam kerja karyawan yang dilakukan di masa libur Lebaran ini
"Walaupun suasana Lebaran, pelaku hotel tidak mau ambil risiko karena beban operasionalnya juga tinggi. Jadi mereka tidak menghitung okupansi Lebaran-nya karena itu maksimal hanya tujuh hari, sementara operasional hotel hitungannya tetap satu bulan," kata dia.
Pengurangan jam kerja karyawan itu, kata Deddy, sudah dilakukan 45 hotel dan restoran anggota PHRI di wilayah DIY. "Awal Maret lalu masih 12-an hotel-restoran, namun dua pekan terakhir sudah 45 hotel-restoran yang melapor ke asosiasi kalau mereka mengurangi jam kerja karyawan," kata Deddy. Deddy menduga ada lebih banyak hotel dan restoran yang mengalami kondisi serupa.
Pengurangan jam kerja karyawan itu dinilai sebagai langkah paling bijaksana dibandingkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah situasi sulit bagi perhotelan saat ini. "Untuk PHK belum sampai ke sana, tapi kalau tiga bulan ke depan tidak membaik, ya alternatif PHK kemungkinan dilakukan," kata dia.
Foto 
