Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

Benny Wenda: Kami Tak Tertarik pada Hoaks yang Disebarkan Intelijen Indonesia

Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengatakan tak tertarik menanggapi tudingan Badan Intelijen Negara yang menyebut dirinya bermaksud memanfaatkan agenda Pekan Olahraga Nasional XX di Papua untuk menciptakan instabilitas dan menarik perhatian internasional.

28 Mei 2021 | 06.17 WIB

Benny Wenda, Menteri Luar Negeri Bruno Leingkone, Tonga PM 'Akilisi Pohiva dan Menteri Lands, Ralph Regenvanu, di Parlemen Internasional untuk Papua Barat pertemuan di Gedung Parlemen, London, UK. Foto: David Mirzoeff
Perbesar
Benny Wenda, Menteri Luar Negeri Bruno Leingkone, Tonga PM 'Akilisi Pohiva dan Menteri Lands, Ralph Regenvanu, di Parlemen Internasional untuk Papua Barat pertemuan di Gedung Parlemen, London, UK. Foto: David Mirzoeff

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menanggapi tudingan Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga ini menyebut Benny bermaksud memanfaatkan agenda Pekan Olahraga Nasional XX di Papua untuk menciptakan instabilitas dan menarik perhatian internasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

"Kami tak tertarik pada hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang disebarkan intelijen Indonesia," kata Benny dalam pesan tertulis kepada Tempo yang diteruskan sekretarisnya, Kamis, 27 Mei 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Benny mengatakan kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Ia mengatakan militer Indonesia menjalankan pelbagai bisnis di Papua, sedangkan Freeport dan pemerintah Indonesia mencuri tembaga dan emas dari tanah Papua. Di sisi lain, kata dia, perusahaan kelapa sawit merusak hutan-hutan orang Papua.

Benny juga menyebut bahwa elite-elite Indonesia memperkaya diri mereka dengan dibiayai masyarakat Papua. Sebanyak 21 ribu pasukan, kata dia, telah dikerahkan ke Papua dalam tiga tahun terakhir ini untuk melindungi operasional bisnis di sana.

"Dari mana uang untuk operasi ini berasal? Dari West Papua. Indonesia adalah negara mafia," kata Benny Wenda.

Benny mengatakan, sejak Indonesia secara ilegal menduduki Papua pada 1963, tanah Papua berubah menjadi harta karun bagi militer dan polisi Indonesia. Ia menuding pemerintah Indonesia tak peduli pada pelanggaran hak asasi manusia dan orang-orang asli Papua, melainkan hanya menginginkan sumber daya alamnya.

Benny juga menilai otonomi khusus, PON, dan pembangunan adalah bagian dari proyek kolonial pemerintah Indonesia untuk merampas sumber daya Papua dan menindas orang-orang Papua. "Kami ingin menyelesaikan akar persoalan di West Papua: pendudukan ilegal Indonesia di tanah kami," kata Benny.

Sebelumnya, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menuding ada kelompok separatis Papua (KSP) yang ingin memanfaatan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua untuk menciptakan instabilitas. Teddy mengatakan pihak yang dia maksud yakni Veronica Koman dan Benny Wenda.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus