Dugaan Korupsi Pengelolaan Pabrik Gula Bisa Mengancam Swasembada Gula 2028

"Dalam penggeledahan ini, kami mengamankan sekitar 109 item dokumen yang disimpan dalam empat boks kontainer. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bagian dari pembuktian," kata Rahmad.

Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo menjelaskan bahwa kasus korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan proyek besar yang melibatkan dana negara dan anggaran pinjaman.

"Kami melihat adanya sejumlah penyimpangan yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara," kata Irjen Pol. Cahyono dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Proyek revitalisasi dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes yang berlangsung antara 2016 dan 2022, mendapat dana sebesar Rp 650 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman lebih dari Rp 462 miliar. Namun, proyek ini gagal mencapai beberapa sasaran penting, seperti kapasitas giling, kualitas produk, dan produksi listrik untuk ekspor. Selain itu, kontraktor utama, KSO Wika-Barata-Multinas, dinilai tidak melibatkan ahli dalam teknologi pengolahan gula.

PTPN XI akhirnya memutus kontrak dengan konsorsium tersebut setelah pembayaran mencapai 99,3 persen dari nilai kontrak senilai Rp716,6 miliar. 

Hingga akhir pekan lalu, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri masih melakukan pendalaman kasus dan belum menetapkan tersangka. 

Kendati demikian, isu ini mengkhawatirkan sebab dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai swasembada gula pada 2028. Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertekad untuk mempercepat pencapaian swasembada gula pada 2028 dengan mendorong peningkatan produktivitas sektor industri gula nasional.

“Pemerintah bertekad mengakselerasi swasembada gula nasional dengan target swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi diwujudkan paling lambat pada tahun 2028, dan untuk kebutuhan gula industri pada tahun 2030,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, sebagaimana dikutip dari Antara.

Agus menyatakan bahwa untuk mempercepat tercapainya swasembada gula nasional, pemerintah telah merancang peta jalan yang mencakup beberapa langkah, antara lain peningkatan produktivitas tebu menjadi 93 ton per hektare dengan memperbaiki praktik pertanian, penambahan area perkebunan tebu seluas 700 ribu hektare, serta peningkatan efisiensi, pemanfaatan, dan kapasitas pabrik gula agar dapat mencapai rendemen sebesar 11,2 persen.

Selain itu, peta jalan tersebut juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu dan mendorong produksi bioetanol dari tanaman tebu, dengan target minimal 1,2 juta kiloliter pada 2030.

“Saat ini, jumlah pabrik yang masih aktif berproduksi mengolah tebu menjadi Gula Kristal Putih (GKP) untuk pemenuhan konsumsi langsung di Indonesia sebanyak 59 pabrik, terdiri dari 40 pabrik gula milik BUMN dan 19 pabrik gula swasta. Dari jumlah pabrik tersebut, total kapasitas terpasang nasional mencapai 324.350 TCD (ton cane per day),” ungkap Agus.

Stok Gula Jelang Ramadan dengan Impor Gula Kristal Mentah (GKM)

Sementara itu, dilansir dari badanpangan.go.id, dalam rangka mengatasi risiko fluktuasi harga gula, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, pemerintah perlu memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BUMN pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pengadaan Gula Kristal Mentah (GKM) dari luar negeri, dengan tetap memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak negatif pada petani, terutama pada saat panen.

"Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Kontribusi inflasinya 1,4 persen, sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi selepas menghadiri Rakortas di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Hingga minggu pertama Februari 2025, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir. Dari 118 kabupaten/kota pada minggu ketiga Januari, jumlah ini naik menjadi 153 kabupaten/kota pada minggu kelima Januari. Pemerintah melakukan importasi GKM untuk memperkuat stok CPP, bukan karena kekurangan produksi, melainkan untuk mengantisipasi potensi risiko fluktuasi harga gula meski stok saat ini masih mencukupi untuk 4-5 bulan ke depan.

Adapun total stok CPP, lanjut Arief, per 12 Februari dalam bentuk gula pasir mencapai 34 ribu ton. ID FOOD mengelola 22 ribu ton, sementara Perum Bulog mengelola 12 ribu ton. Dengan kebutuhan konsumsi gula bulanan rata-rata sekitar 235 ribu ton, stok CPP gula hanya mencakup sekitar 14,47% dari kebutuhan bulanan tersebut.

"Nah yang harus dijamin adalah harga di tingkat petani, karena petani akan mulai panen di April, Mei, Juni. Kemudian raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya bersamaan dengan panen. Itu pertimbangannya. Sekitar 200 ribu ton raw sugar, datangnya tahun ini secara bertahap. Tapi jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh," kata Arief.

Namun, di balik upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar gula domestik, dugaan kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan pabrik gula harus mendapat perhatian serius. Selain berpotensi merugikan ekonomi, korupsi dalam sektor ini bisa memperburuk ketimpangan distribusi dan memperlambat proses peningkatan kapasitas pabrik gula yang sangat diperlukan untuk mencapai target swasembada gula pada 2028.

Pilihan editor: Polri Selidiki Dugaan Korupsi Assembagoes Situbondo, Pabrik Gula Milik-PTPN XI