Cara Abdul Gani Kasuba Membagi Jatah Izin Tambang Blok Medan

Pejabat dan pengusaha berburu izin tambang nikel dan mineral lain di Maluku Utara. Nilai bisnisnya mencapai puluhan triliun.

27 Oktober 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Kawasan tambang nikel milik PT Indonesia Weda Bay Industrial park, di Maluku Utara, 22 Januari 2021/Tempo/ Budhy Nurgianto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DARATAN di Maluku Utara merupakan surga bisnis tambang di Indonesia. Provinsi dengan luas wilayah 3,1 juta hektare tersebut kini dalam penguasaan puluhan korporasi besar. Mereka memiliki lebih dari 655 ribu hektare wilayah konsesi tambang, khususnya tambang nikel. “Praktik eksploitasi pertambangan makin menjamur sejak 2018,” ujar Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Alfarhat Kasman.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

tambang-emas

provinsi-maluku-utara

bobby-nasution

Fajar Pebrianto, Lani Diana, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Izin Tambang Jatah Pejabat"

Riky Ferdianto

Alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2006. Banyak meliput isu hukum, politik, dan kriminalitas. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 27 Oktober 2024