Cara Abdul Gani Kasuba Membagi Jatah Izin Tambang Blok Medan

Tempo mengirimkan surat permintaan wawancara kepada Bobby dan Kahiyang Ayu ke rumah mereka di Jakarta. Surat yang sama juga dikirim ke akun WhatsApp milik Bobby. Namun, hingga Jumat, 25 Oktober 2024, permintaan wawancara itu tak kunjung direspons. Ditemui wartawan pada Agustus 2024, Bobby mengatakan enggan mengomentari informasi soal Blok Medan itu karena muncul di persidangan. “Saya rasa kalau dikomentari tidak etis,” tuturnya.

Alfarhat menyebutkan geliat bisnis tambang nikel tak lepas dari ambisi pemerintahan Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat bahan baku industri baterai kendaraan listrik dunia. Pemerintah menerjemahkan visi itu dengan membangun Kawasan Industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park di Maluku Utara yang beroperasi sejak 2021. “Pembangunan kawasan ini mengalami percepatan lantaran masuk daftar proyek strategis nasional,” katanya.

Kawasan Industri Weda Bay merupakan kawasan industri terpadu di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Pengelolanya adalah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang mengoperasikan delapan perusahaan smelter. Kegiatan usaha mereka berfokus pada sektor hilir yang meliputi pengolahan nikel menjadi material baterai, produksi baja tahan karat, serta pengolahan feronikel dan ferokrom. Saat dimintai konfirmasi lewat pesan WhatsApp dan panggilan telepon, Supervisor Communication PT IWIP Rizal Syam tak kunjung memberikan pernyataan soal aktivitas perusahaannya hingga Jumat, 25 Oktober 2024.

Bisnis pertambangan di Maluku Utara bernilai triliunan rupiah. Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate menuliskan ekspor kegiatan tambang dari kawasan tersebut menghasilkan devisa US$ 10 miliar atau sekitar Rp 150 triliun pada 2023. “Ada peningkatan sekitar US$ 2 miliar atau Rp 30 triliun dibanding pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sudiro.

Pegiat Jaringan Advokasi Tambang Maluku Utara, Zulfikar Sangaji, mengatakan bisnis nikel di Maluku Utara banyak melibatkan peran pengusaha hingga politikus. Itu terlihat dari pemeriksaan politikus berinisial HD, mantan calon anggota legislatif dari salah satu partai politik terbesar. Dia diperiksa KPK pada 15 Juli 2024. HD bahkan disebut terhubung dengan seorang menteri. Orang kepercayaan sang menteri yang berinisial HDB juga menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus yang sama. HDB bahkan pernah diangkat menjadi pejabat yang mengurusi tambang di salah satu kementerian. “KPK sudah dua kali meminta keterangan HDB,” tutur Zulfikar.

Politikus lain yang cawe-cawe dalam urusan tambang adalah Muhaimin Syarif alias Ucu, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Maluku Utara. Syarif adalah staf khusus Abdul Gani Kasuba yang kini sedang menjalani sidang dalam kasus suap untuk perkara yang sama. Kuasa hukum Muhaimin Syarif, Mustakim La Dee, membantah tuduhan yang didakwakan terhadap kliennya. “Klien saya bukan pejabat teknis yang mengurus izin,” ucapnya.

Pengacara Abdul Gani, Junaidi Umar, mengklaim Syarif yang mempertemukan kliennya dengan Bobby Nasution dan pengusaha lain sehingga terbentuk Blok Medan. Junaidi pernah menanyai Gani apakah ada pejabat lain yang meminta izin tambang nikel di Maluku Utara. “Ia mengangguk sambil meletakkan tiga jari pundak yang menandakan pangkat jenderal, tapi tak menyebut nama,” katanya.

Junaidi mengklaim kliennya adalah korban kepentingan politik penguasa menjelang 2024. Indikasi itu diperkuat oleh pembicaraan kliennya dengan salah seorang menteri beberapa jam sebelum ditangkap KPK pada pertengahan Desember 2023. Menteri tersebut bertanya akan dibawa ke mana kondisi Maluku Utara. “Dia menjawab, sebagai kepala daerah yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dukungannya sudah jelas,” ujarnya. Dalam pemilihan presiden 2024, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, tak menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal tudingan adanya motif politik di balik kasus yang menjerat Abdul Gani Kasuba. KPK dikabarkan tengah menelusuri soal Blok Medan. Namun Tessa juga tak kunjung menanggapi pertanyaan mengenai Blok Medan. Ketua KPK Nawawi Pomolango sempat menawarkan sesi wawancara kepada Tempo. Namun wawancara tak kunjung terlaksana hingga Jumat, 25 Oktober 2024.