Peluang Dua Mantan Hakim PN Surabaya Jadi Justice Collaborator

Syarat-syarat itu antara lain, tindak pidana yang akan diungkap adalah tindak pidana serius dan keterangan yang akan diberikan signifikan untuk mengungkap kasus. Orang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator bukan pelaku utama dan bersedia mengembalikan aset hasil tindak pidana. Selanjutnya, ada ancaman terhadap pemohon sehingga harus dilindungi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata Fickar, justice collaborator dikenal dengan istilah saksi pelaku dan/atau saksi pelaku yang bekerja sama. Ketentuan mengenai justice collaborator diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian, diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012.

Menurut Fickar, dengan adanya justice collaborator, diharapkan pelaku utama dalam suatu perkara bisa dijatuhi pidana. Selain itu, motif kejahatan yang berhubungan dengan perkembangan modusnya bisa diungkap. Fickar menilai justice collaborator bisa menjadi acuan dasar bagi penyusunan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan ke depan.

Dengan semua dasar itu, Fickar berpendapat, bila permohonan justice collaborator oleh dua mantan hakim PN Surabaya itu ditolak, sangat mungkin mereka dikualifikasi sebagai pelaku utama.

Ahli hukum pidana Universitas Tarumanagara, Hery Firmansyah, berpendapat, justice collaborator adalah orang yang menjadi bagian dari pelaku tindak pidana, tapi bukan pelaku utama. “Dia memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat membuka kotak pandora dalam pengungkapan suatu perkara sehingga ada nilai guna informasi tersebut,” ujarnya.

Hery menjelaskan, pelaku utama tentunya memiliki peran sentral sebagai intellectual dader atau pelaku intelektual. Dengan kata lain, pelaku utama memiliki mens rea atau niat jahat yang kuat serta memegang peran yang signifikan dalam terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Pelaku kejahatan yang mendapatkan predikat justice collaborator, kata Hery, akan mendapat privilese hukum. Privilese ini berupa keringanan hukuman. Karena itu, penempatan pelaku kejahatan menjadi justice collaborator harus diuji kelayakannya.

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga merespons niat Erintuah Damanik dan Mangapul untuk menjadi justice collaborator dalam perkara yang melibatkan narapidana Ronald Tannur. Untuk menjadi justice collaborator, ucap dia, mereka harus secara terbuka mengakui kesalahannya dalam perkara atau peristiwa tindak pidana korupsi. Mereka juga harus bersedia membuka identitas pelaku utama dalam perkara tersebut.

Gregorius Ronald Tannur melakukan rekonstruksi di parkiran bawah tanah Lenmarc Mall, Surabaya, Jawa Timur, 10 Oktober 2023. Antara/Didik Suhartono

Herdiansyah menuturkan aturan mengenai justice collaborator sudah sangat jelas diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Persyaratan ini menjadi penting agar pengungkapan perkara yang sedang ditangani betul-betul bisa menyasar sampai ke akar-akarnya, termasuk orang yang terlibat sebagai aktor utama dalam perkara,” kata dia melalui pesan pendek.

Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman ini menuturkan syarat-syarat itu harus ditegaskan. Sebab, jika mereka tidak mampu menyasar pelaku utama, untuk apa menjadikannya sebagai justice collaborator. Dengan demikian, sudah seharusnya hakim sangat mempertimbangkan hal itu.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014, seseorang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator harus diberi rasa aman atau perlindungan atas kesaksian yang akan diajukannya. Dengan begitu, hakim mesti mengkalkulasi perannya, apakah sudah mengakui secara terbuka kesalahannya dan menelaah informasi apa yang bisa diberikan untuk mengungkap aktor utama di dalam perkara. Selain memperoleh rasa aman dan perlindungan, justice collaborator juga mendapat keringanan hukuman sebagai pertimbangan hakim sepanjang yang dipersyaratkan dalam UU terpenuhi. ●