Serba-serbi Dugaan Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan Hasto Kristiyanto

Menjadi Saksi Perkara Harun Masiku

Pada 2024, Direktur Penyidik KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut status Hasto dalam kasus Harun Masiku masih sebatas saksi. Ia mengatakan masih akan terus menggali informasi dan bukti terkait keterlibatan Hasto dalam kasus ini. “Jadi sedang kami cari informasinya,” katanya pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Hasto Ditetapkan Menjadi Tersangka 

Berdasarkan surat bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, Hasto ditetapkan menjadi tersangka. Dilansir Antara, Ketua KPK mengungkap Hasto mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan. Tujuannya agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih Dapil I Sumatera Selatan.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harus Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil I Sumsel,” katanya pada Senin, 6 Januari 2025.

Hasto Tidak Penuhi Panggilan untuk Diperiksa Penyidik

Hasto tidak menghadiri pemeriksaan penyidik pada 6 Januari 2025 lalu, karena alasan sudah terjadwal dengan kegiatan hari ulang tahun atau HUT partai PDI Perjuangan. “Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum panggilan (dari KPK) diterima,” kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli, pada Senin, 6 Januari 2025.

Hal serupa disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, dia menyebut Hasto telah mengajukan permohonan untuk menunda pemeriksaan dari KPK. “Hasto Kristiyanto taat pada hukum dan akan mengikuti proses hukum, namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025, setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” kata Ronny dilansir Antara pada Senin, 6 Januari 2025.

Hasto Ajukan Surat Praperadilan serta Penuhi Panggilan untuk Diperiksa

Hasto melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ia mengajukan gugatan pada Jumat, 10 Januari 2025 sebelum akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada Senin, 13 Januari 2025.

Hakim Menolak Praperadilan

Hakim sidang praperadilan Djuyamto menolak permohonan Hasto Kristiyanto untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. "Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Djuyamto saat membacakan putusan praperdilan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Prof H Oemar Seno Adji , Kamis, 13 Februari

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki kejelasan hukum yang cukup, sehingga majelis hakim menyatakan permohonan tersebut kabur dan tidak dapat diterima.

Hasto Belum Bisa Ditahan Karena Masih Butuh Alat Bukti dari Saksi

Setelah Hasto memenuhi panggilan untuk diperiksa pada Senin, 13 Januari 2025, KPK belum bisa langsung menahan Hasto dalam kasusnya. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan penyidik masih perlu melengkapi alat bukti dari pemeriksaan Saeful Bahri dan Maria Lestari.

“Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” katanya pada Senin, 13 Januari 2025.

Hasto Ditahan KPK

Setelah sebelumnya tidak ditahan karena kebutuhan alat bukti, pada 20 Februari, Hasto Kristiyanto ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tim penyidik KPK menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Hasto atas perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. 

Hasto Sebut Dirinya Korban

Sebelumnya, Hasto mengaku memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dengan semangat yang membara. “Hari ini, saya menuju KPK dengan semangat yang membara,” kata Hasto dalam keterangan yang diperoleh Tempo, dilihat pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto menyebut dirinya adalah korban dari proses hukum yang dipolitisasi oleh penguasa untuk menindas pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah. Ia menyatakan bahwa proses hukum yang dipolitisasi itu termasuk dugaan intimidasi terhadap dirinya dan saksi-saksi yang diperiksa KPK. Misalnya, staf Hasto, Kusnadi, dan mantan terpidana dalam kasus ini Agustina Tio Fridelina.

“Karena itulah kita semua harus berjuang dengan kepala tegak demi tercapainya keadilan yang hakiki,” kata Hasto.

Rumah Hasto Dijaga Satgas Cakra Buana PDIP

Usai penahanan Sekjen PDIP itu, kediaman rumah Hasto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dijaga ketat Satgas Cakra Buana PDIP.

Salah satu anggota Satgas Cakra Buana mengatakan sebelum kabar penahanan dari KPK mencuat, ia sempat bertemu Hasto Kristiyanto pagi tadi. "Tadi pagi masih di rumah. Soalnya Pak Hasto setiap hari pulang ke rumah (di Bekasi)," kata anggota Satgas Cakra Buana yang berjaga.

Jihan Ristiyanti, Natau Lasniroha Sinaga, Adi Warsono, Andi Adam Faturahman, Mutia Yuantisya,  dan Ade Ridwan Yandwiputra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Soal Pertemuan Elite PDIP dengan Megawati Jumat Malam, Said Abdullah: Biasalah Rapat Rutin