Jika Sumpah Advokat Dibekukan, Bisakah Pengacara Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan?

Firdaus Oiwobo memberikan keterangan di Polres Jakarta Pusat, 20 November 2023. Dok. Tempo/Aisyah Amira Wakang

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan advokat wajib memiliki kartu tanda advokat (KTA) dan BAS advokat untuk beracara di pengadilan. Kartu tanda advokat diterbitkan oleh masing-masing organisasi profesi untuk sarjana hukum yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan organisasi.

Sedangkan BAS advokat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili advokat tersebut. Pengajuan BAS advokat ke Pengadilan Tinggi tidak bisa dilakukan secara perorangan, melainkan harus lewat organisasi profesi. “Karena Undang-Undang Advokat mengatur bahwa setiap advokat harus menjadi anggota organisasi advokat,” kata Luhut.

Seorang pengacara pemegang KTA tetap disebut advokat meski belum mengantongi BAS. Hanya, kewenangan dalam menangani perkara sebatas nonlitigasi atau di luar persidangan. Misalnya membuat legal opinion, mendirikan perusahaan, atau membuat perjanjian yang tidak mengharuskan beracara di pengadilan. “Karena advokat dibagi dua, yakni litigasi dan nonlitigasi,” ujar Luhut.

Sebelum UU Advokat Tahun 2003 diberlakukan, di Indonesia hanya ada satu organisasi advokat, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sekarang, setelah undang-undang itu berlaku, jumlah organisasi advokat tidak kurang dari 50.

Luhut menjelaskan, seseorang yang telah diangkat sebagai advokat oleh organisasi profesi tidak secara otomatis bisa beracara di pengadilan. Organisasi harus mengajukan nama advokat itu ke Pengadilan Tinggi agar bisa mendapatkan BAS advokat. “Bentuknya nanti bukan surat keputusan, melainkan pernyataan untuk memenuhi syarat undang-undang,” ujarnya. 

Belakangan, kata Luhut, muncul perdebatan ketika Pengadilan Tinggi membekukan BAS advokat. Sebab, ketentuan tentang pembekuan tersebut tidak ada dalam regulasi. “Tapi dalam prinsip hukum disebutkan, siapa yang berwenang mengeluarkan sesuatu, dia jugalah yang berwenang mencabutnya."

Secara pribadi Luhut menilai langkah Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten untuk membekukan BAS advokat Firdaus dan Razman sudah tepat. Sebab, Kongres Advokat Indonesia (KAI), organisasi yang menaungi Razman dan Firdaus, sudah mencabut keanggotaan keduanya. Jadi, bisa dikatakan, langkah Pengadilan Tinggi tersebut untuk menindaklanjuti putusan dari organisasi profesi. Langkah ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.  

Sekretaris Jenderal Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) Patra M. Zen mengatakan, berdasarkan Pasal 16 ayat 4 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, seorang advokat dipecat dari keanggotaan organisasi profesi apabila melanggar kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat.

Namun, kata Patra, penerapan regulasi itu akan efektif bila organisasi profesi hanya satu. Sementara itu, saat ini, ada puluhan organisasi advokat. Maka, pembekuan BAS advokat oleh Pengadilan Tinggi menimbulkan polemik. “Untuk saat ini, anggap saja itu menjadi langkah sementara penerapan sanksi kepada advokat. Ke depan, UU Advokat perlu direvisi.”

Sejumlah organisasi advokat, ucap Patra, saat ini tengah membentuk Dewan Advokat Nasional dan Majelis Kehormatan Bersama. “Agar putusan Dewan Kehormatan di satu organisasi advokat bisa mengikat terhadap organisasi yang lain." 

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Maryono melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri, Jakarta,11 Februari 2025. Tempo/Nandito Putra

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, dengan tegas menyatakan bahwa BAS advokat tidak bisa dibekukan dengan alasan apa pun. “Karena tidak ada aturan pembekuan. Dasarnya apa?” tuturnya. Ia menegaskan, baik dalam UU Advokat maupun peraturan Mahkamah Agung tidak ada yang mengatur soal pembekuan, melainkan hanya mengatur pembacaan sumpah. 

Karena itu, kata Chudry, pembekuan BAS advokat ini bisa digugat secara perdata di pengadilan umum. Ketua Pengadilan Tinggi bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan penetapan yang tidak memiliki dasar hukum. Penggugat bisa melawan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Jadi, meski pembekuan tidak dilarang, bukan berarti bisa dilakukan. Itu perlu diuji lagi.”  

Di luar polemik pembekuan sumpah advokat Firdaus dan Razman, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim Palino telah melaporkan sejumlah orang atas dugaan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. “Laporannya sudah kami terima,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro.

Djuhandhani membenarkan bahwa salah satu pengacara yang dilaporkan adalah Razman Arif Nasution. Namun dia tidak bersedia menyebutkan nama-nama lain yang ikut dilaporkan. Adapun pasal yang digunakan untuk menjerat para terlapor adalah Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan Pasal 217 KUHP tentang membuat kegaduhan di ruang sidang. ●

Ricky Juliansyah dari Depok berkontribusi dalam penulisan artikel ini