Koruptor hati-hati tahun ini

SELAIN mengencangkan ikat pinggang, semua pegawai negeri dan swasta yang berurusan dengan uang negara, tahun ini perlu ekstra hati-hati. Gebrakan antikorupsi akan lebih mewarnai kegiatan Demerintah. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas, dengan dibukanya jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan pelantikan Himawan sebagai pejabatnya pekan lalu. "Prioritas tugasnya meningkatan penindakan terhadap korupsi dan subversi," kata Jaksa Agung Ismail Saleh kepada Karni Ilyas dari TEMPO, selesai pelantikan. Penyelamatan uang negara dari kebocoran-kebocoran, dipandang sangat serius oleh pemerintah, di tengah resesi yang melanda sekarang ini. Untuk itulah Presiden membentuk lembaga baru di kejaksaan. Dengan Keputusan Presiden no. 89 tahun 1982, yang keluar akhir tahur lalu, bidang operasi Kejaksaan Agung dipecah menjadi dua bidang: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi M. Salim, yangselama ini tugasnya mencakup kedua bidang itu, sekarang hanya diserahi bidang tindak pidana umum saja. "Pematangan situasi", untuk satu operasi besar-besaran ke seluruh sumber-sumber kebocoran sejak beberapa bulan ini dilakukan Ismaii Saleh. BeberaDa instansi yang akan terlibat langsung sudah digarap sebelum Himawan dilantik. Selesai pelantikan kabinet baru, Ismail Saleh mendatangi Mendagri Soeparjo Roestam, Menkeu Radius Prawiro, juga aparat-aparat keamanan. "Saya menciptakan iklim agar Pak Himawan lancar melaksanakan tugasnya," kata Ismail Saleh yang disambut dengan anggukan oleh Himawan. Jaksa Agung Muda Salim mengatakan, kontak-kontak yang dilakukan atasannya itu dalam rangka membangun kondisi: "Agar operasi yang akan dilancarkan itu benar-benar mengena sumbernya - bukan sekadar menindak kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi." Salim membenarkan, keJaksaan ada meminta pengertian para menteri itu, bila ada pejabat bawahan mereka suatu ketika terpaksa diusut. "Tapi itu hanya salah satu saja dari maksud kunungan," ujar Salim. Usaha menyelaraskan sikap di antara sesama penegak hukum juga dilakukan. Selama empat hari, sampai Kamis pekan lalu, ketua pengadilan dan jaksa tinggi seluruh Indonesia melakukan rapat gabungan di Hotel Horison, Jakarta. Seorang peserta membenarkan, rapat mereka kali ini dimaksudkan untuk kesatuan sikap, "khususnya dalam menangani kasus korupsi." Sebab, selama ini banyak keluhan para jaksa l mengenai perkara korupsi, yang setelah I dilimpahkan ke pengadilan ternyata terdakwanya dibebaskan. Ismail Saleh membantah bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Khusus akan mengambil alih tugas Opstib selama ini. 'Kerjasama dengan Opstib tetap seperti semula," ujar Jaksa Agung. Dalam Keppres yang baru disebutkan: Jaksa Agung bisa membentuk satuan tugas antisubversi dan korupsi, baik di pusat maupun di daerah, dengan unsur-unsur Polri, Laksusda, Opstib, dan POM ABRI Semua Laksusda di seluruh Indonesia, kata Jaksa Agung, telah diberitahu melalui Pangab mengenai langkah-langkah yang akan diambil kejaksaan. "Sekarang tinggal Pak Himawan melaksanakan, saya telah merintis jalan," ujar Ismail Saleh. Tapi, katanya, ia akan tetap mendampingi untuk menyuntikkan keberanian. Pemanasan ke arah penertiban dan operasi antikorupsi memang gencar dilakukan kejaksaan beberapa tahun ini. Dimulai dengan pengusutan terhadap kasus Tampomas, berikutnya, Ismail Saleh menggebrak perusahaan-perusahaan PMA yang dituduh memanipulasikan pajak. Terakhir, mendapat giliran pejabat dan swasta yang mengurus reboisasi hutan-hutan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Baharuddin Lopa, membenarkan bahwa sejak ia menjabat jaksa tinggi di akhir tahun lalu, prioritas gebrakannya masalah korupsi. "Bukan hanya reboisasi, semua sektor juga digarap kejaksaan," katanya. Di wilayahnya tercatat kebocoran terbesar anggaran belanja untuk reboisasi: Rp 7 milyar. Dan, "semua kebocoran di berbagai sektor yang dibongkar kejaksaan sampai saat ini mencapai Rp 9 milyar," kata Lopa. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Soesandhi, juga punya cerita: bulan ini menemukan penyelewengan devisa negara di sebuah bank swasta di Surabaya. Devisa negara meliputi lebih dari Rp 1 milyar, yang seharusnya disetor ke Bank Indonesia, diselewengkan oknum bank bersama seorang nasabahnya. "Bayangkan, negara lagi kesulitan devisa, justru 'barang' itu yang bocor," ujar Soesandhi kepada TEMPO. Untuk mengkoordinasikan semua tindakan antikorups, itulah Himawan dipilih sebagai pimpinannya. "Ia terpilih karena banyak pengalaman," menurut Ismail Saleh. Dilahirkan 53 tahun lalu di Ungaran, Jawa Tengah, Himawan tercatat sebagai "jaksa karir". Jenjang dimulainya dari jabatan jaksa muda tahun 1956, terus meningkat sampai jaksa tinggi di Maluku, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Prestasinya yang paling menonjol tercatat ketika memimpin Operasi "902" menjerat penyelundup. Berbagai tugas berat telah menunggu Himawan. Tapi sebelum melangkah, ia lebih dulu harus membenahi urusan dalam. Sebab, selain mencatat sukses, Operasi "902" juga banyak dikritik mengenai penyelewengan para petugas keaksaan yang menangani penyelundupan. Opstibpus pernah menangkap kembali beberapa penyelundup eks Nusakambangan yang dilepaskan kejaksaan sebelum diajukan ke pengadilan. "Saya akan orientasi dulu," kata Himawan, sebagaimana biasanya jawaban pejabat baru, ketika ditanya konsep operasinya.