Lika-Liku Kasus SYL yang Kasasinya Ditolak Mahkamah Agung

Kemudian pada 26 September 2023, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut seorang penegak hukum, Syahrul Yasin Limpo diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Uang tersebut dikumpulkan untuk kepentingan pribadi Syahrul dan keluarganya, serta untuk mendanai kegiatan Partai NasDem. Upeti ini dikumpulkan sejak 2020 hingga 2022 secara langsung maupun tidak langsung dengan total nilai Rp 4,94 miliar.

SYL Beri Uang Ke Eks Ketua KPK Firli Bahuri

Ketika kasus korupsi bergulir, SYL mengaku pernah memberikan uang kepada mantan ketua KPK Firli Bahuri sebanyak dua kali. ertama, sebesar Rp 500 juta dalam bentuk valuta asing, dan kedua, sebesar Rp 800 juta, sehingga totalnya Rp 1,3 miliar. Syahrul juga menyebut pernah bertemu Firli di GOR Tangki di Jakarta Pusat.

SYL sendiri enggan menjelaskan maksud dari pertemuan dan pemberian uang tersebut kepada Firli. Ia beralasan bahwa pertemuan dan pemberian uang itu hanyalah bentuk persahabatan damn tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi di Kementan. "Saya pikir persahabatan saja saya dengan Pak Firli. Saya sama-sama di kabinet dan biasa duduk berdekatan dengan beliau," ujarnya.

Aliran Dana SYL Digunakan untuk Kebutuhan Pribadi

Dalam perjalanan kasus ini, persidangan mengungkap berbagai fakta mengejutkan. Beberapa kesaksian dari pejabat Kementan mengungkapkan SYL memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Uang haram itu pun mengalir kepada istri, anak, hingga cucunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sejumlah saksi mengaku bahwa eks Gubernur Sulawesi Selatan itu pernah meminta bayaran untuk renovasi kamar anak SYL, Kemal Redindo, senilai Rp 200 juta. Anak SYL lainnya, yakni Indira Chunda Thita juga tercatat pernah meminta pembayaran pembelian sound system senilai Rp 21 juta ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan.  Bahkan, Kementan pernah diminta untuk menyiapkan uang untuk keperluan pembuatan kafe cucu SYL yakni Andi Tenri.

Tal hanya itu saja, Kementan pernah mengeluarkan biaya untuk sunatan dan biaya ulang tahun cucu SYL dari putranya, Kemal Redindo. Tak tanggung-tanggung, nominalnya diperkirakan sekitar Rp 100-200 juta. Anggaran di Kementan juga pernah digunakan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucunya. 

Sejumlah bawahan SYL pernah diminta untuk mengumpulkan uang mulai dari USD 4 ribu hingga USD 10 ribu, untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarganya, termasuk membayar cicilan mobil mewah Toyota Alphard hingga pembiayaan cicilan kartu kredit. Bahkan, SYL rutin minta dibelikan durian musang king seharga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta.

Selain untuk biaya pribadi dan keluarga, SYL juga menggunakan uang Kementan untuk membayar biduan bernama Nayunda Nabila Nizrinah. SYL disebut menitipkan Nayunda Nabila menjadi pegawai honorer di Kementan dengan gaji Rp 4,3 juta per bulan.

Di Kementan, Nayunda diarahkan untuk menjadi asisten anak SYL, Indira Chunda Thita yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dan tidak bekerja di Kementan. Akan tetapi, Nayunda menjadi honorer selama lebih kurang satu tahun lantaran dihentikan karena jarang ke kantor.

Divonis 10 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL, uang pengganti bagi SYL sebesar Rp 14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara. 

Putusan pengadilan tingkat pertama itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni pidana penjara 12 tahun, denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp 44,27 miliar dan 30.000 dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Ajukan Banding dan Kasasi Hingga Hukuman Diperberat

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kemudian mengajukan banding atas vonis yang diberikan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tinggi pun mengabulkan banding JPU dengan menaikkan hukuman menjadi pidana 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 4 bulan, serta uang pengganti Rp 44,2 miliar dan uang senilai US$ 30 ribu. Jika harta benda yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana 5 tahun penjara.

Pada Oktober 2024, Syahrul Yasin Limpo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis 12 tahun penjara yang diberikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut, sehingga politikus Nasdem itu  tetap dipenjara 12 tahun, dengan Rp 500 juta, dan membayar Uang Pengganti Rp 44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.

Ade Ridwan Yandwiputra, Rizki Dewi Ayu, Yudono Yanuar, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Polisi Klaim Kawal Konser di Tegal, Sukatani: yang Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik