Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan setidaknya ada dua masalah yang merundung Badan Keamanan Laut (Bakamla) di masa lalu. Ke depannya, ia mengatakan masalah ini harus sudah diselesaikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pertama masalah koordinasi dengan institusi-institusi lain," kata Mahfud usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bakamla, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahfud mengatakan sejak 2016, Presiden Jokowi sudah mengarahkan jajarannya agar secara perlahan namun pasti melakukan koordinasi yang dilakukan di dalam satu atap. Bakamla, kata dia, seharusnya menjadi sentral koordinasi.
"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata Mahfud.
Masalah kedua yang pernah muncul adalah Bakamla yang pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan. Mahfud Md mengatakan hal ini mungkin disebabkan karena umur Bakamla yang masih muda.
"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer dan itu insya Allah bisa dilakukan karena sekarang ini sudah lebih terbuka. Administrasinya sudah lebih bagus," kata Mahfud.
Menkopolhukam mengatakan masalah administrasi itu penting. Menurut dia, sering kali kesalahan itu ada pada bagian administrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal. "Sekarang (di Bakamla) sudah diperbaiki," kata Mahfud Md.
Foto 
