Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Massa aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' marah karena tidak ada perwakilan Istana Negara yang turun ke jalan untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025. "Tidak ada itikad baik. Maka kami robohkan itu temboknya," kata sang orator mengancam aparat kepolisian yang berjaga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sang orator berganti-gantian menyampaikan aspirasi mereka. Hingga pada pukul 17.00 WIB orator memerintahkan massa aksi untuk menembus barrier beton yang dipasang polisi. Seorang polisi melalui pengeras suara meminta massa aksi tidak mendorong barrier beton itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepolisian mengklaim tidak ingin menimbulkan kerusuhan dan kerusakan akibat robohnya pembatas antara massa aksi dan aparat keamanan. "Kami imbau tidak menarik barrier beton. Itu adalah batas supaya tidak terjadi kontak fisik," kata polisi itu.
Kendati begitu, polisi menegaskan akan memanggil perwakilan Istana Negara untuk mendatangi massa aksi. Alhasil pada pukul 18.00 WIB Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui peserta aksi 'Indonesia Gelap'. Tapi mahasiswa tidak senang karena jarak antara Mensesneg dan massa aksi terlalu jauh.
Sebelumnya Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ akan berakhir hingga pihak Istana menemui massa aksi. “Aksi di Patung Kuda Istana,” kata Herianto pada Kamis, 20 Februari 2025.
Herianto membeberkan sembilan tuntutan yang dibawa BEM SI dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ itu. Mulai dari mengkaji ulang Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
Kemudian BEM SI juga menuntut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas dan meminta pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau.
Selain itu BEM SI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara nasional. Kemudian menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Foto 
