Pelanggaran Etik Hakim: Banyak Laporan Sedikit Sanksi

Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan banyaknya laporan perilaku hakim yang diterima Komisi Yudisial menunjukkan masyarakat masih menaruh harapan terhadap Komisi Yudisial untuk terus memperbaiki lembaga peradilan. Namun laporan-laporan itu tidak serta-merta menunjukkan integritas hakim telah merosot. “Masyarakat ingin ikut andil dalam menjaga integritas hakim,” ujar Mukti. 

Paling tidak, berdasarkan Indeks Integritas Hakim 2023, terdapat peningkatan sebesar 0,15 poin dibanding indeks 2022. Pada tahun lalu, indeks integritas hakim berada di angka 7,99, sedangkan pada 2022 sebesar 7,84 dan pada 2021 sebesar 7,41. Adapun variabel untuk menentukan indeks integritas ini adalah kejujuran, keteguhan, wawas diri atau self control, dan self esteem. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kenaikan indeks integritas hakim menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat juga bertambah kepada pengadil. Ia berharap capaian ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. “Menjaga muruah peradilan di era partisipasi masyarakat yang tinggi bukanlah perkara mudah,” ujar Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kiri) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menghadiri penyampaian laporan tahunan Komisi Yudisial 2023 di Jakarta, 2 April 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nella Sumika Putri berpendapat, peningkatan indeks integritas hakim pada tahun lalu belum tentu dipahami secara utuh oleh masyarakat. Karena itu, perlu pemaparan yang lebih jelas tentang data statistik dan metodologi yang digunakan.

Nella setuju untuk melibatkan masyarakat lebih proaktif dalam mengawasi kinerja hakim di setiap tingkatan pengadilan. Sebab, Komisi Yudisial memiliki keterbatasan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap seluruh hakim di Indonesia. Ia optimistis berbagai elemen masyarakat bersedia menjadi mata-telinga KY dalam mendapatkan informasi tentang kinerja hakim. “Orang tak akan percaya lagi kepada penegak hukum kalau hakimnya tidak bisa menjaga kualitas dan integritas,” katanya.

Nella mengatakan individu yang sedang beperkara di pengadilan bisa melaporkan hakim ke KY jika mendapat perlakuan yang tidak wajar. Misalnya, hakim berbicara tidak pantas saat menangani perkara kekerasan seksual. “Jangan sampai korban justru menjadi korban lagi di pengadilan,” katanya.

Seorang hakim, kata Nella, harus mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena itu, dalam setiap persidangan, hakim selalu mendapat sebutan “Yang Mulia”. Sebutan ini untuk menunjukkan bahwa hakim menempati posisi yang terhormat dan segala keputusannya akan memberi dampak.

Meski ada hakim yang diduga melanggar kode etik, kata Nella, belum tentu orang yang dirugikan akan hal itu melapor ke KY. Salah satu alasannya adalah butuh waktu lagi untuk mengawal pelaporan etik hakim terlapor. “Bisa jadi karena tidak ada harapan, tidak yakin pada hakimnya, atau merasa bingung,” ucapnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur sependapat dengan Nella Sumika. Menurut dia, meningkatnya jumlah hakim yang dilaporkan ke KY bisa diartikan dua sisi, yaitu ada kemungkinan makin banyak pelanggaran atau masyarakat makin mau berpartisipasi melapor. “Tapi tingginya pelaporan tidak membuktikan apa-apa,” ucapnya.

Menurut Isnur, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana tindak lanjut pelaporan yang diterima Komisi Yudisial tersebut. Keseriusan KY dalam menanggapi setiap laporan, kata dia, harus berujung pada upaya memperbaiki permasalahan.  

Sebab, bukan hanya pelanggaran etik hakim yang mengemuka. Isnur mencontohkan kasus korupsi yang diduga melibatkan hakim agung dan sekretaris Mahkamah Agung. Kasus ini menjadi contoh buruk karena tindak pidana justru dilakukan oleh orang yang semestinya jadi panutan. “Apalagi ini level tertinggi lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung,” katanya.