Waspada Tipu-tipu Haji Furoda

Polisi menjerat SJA dengan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan/atau Pasal 17 ayat 1 juncto Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Dengan maksimal penjara selama 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar, " kata Ade Ary.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi. TEMPO/Febri Angga Palguna

Kasus penipuan ibadah haji furoda bukan pertama kalinya terjadi. Salah satu kasus yang besar terjadi pada Januari tahun lalu. Polda Jawa Barat menetapkan Ropidin Maulana Yusuf sebagai tersangka karena menipu 45 anggota jemaah. Saat itu para korban membayar Rp 200-250 juta, tapi gagal melaksanakan ibadah karena visanya ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. 

Ibadah haji furoda secara sederhana bisa diartikan sebagai perjalanan haji tanpa menggunakan kuota resmi yang didapatkan Indonesia dari Arab Saudi. Perbedaannya dengan haji reguler resmi adalah jenis visa yang digunakan. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh jemaah haji. Namun ayat kedua pasal itu mengecualikan bagi pemegang visa haji mujamalah yang merupakan undangan dari pemerintah Arab Saudi. Pasal 18 pun menegaskan bahwa visa yang berlaku untuk jemaah haji adalah visa yang berdasarkan kuota dari pemerintah dan visa mujamalah.

Ibadah haji furoda juga berbeda dengan haji khusus yang biasa disebut masyarakat sebagai ONH Plus. Ibadah haji furoda menggunakan visa mujamalah, sedangkan ONH Plus menggunakan visa haji reguler. 

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Cholid menjelaskan, visa mujamalah awalnya diberikan oleh pemerintah Arab Saudi secara cuma-cuma kepada negara-negara sahabat. Biaya haji untuk jemaah yang menggunakan visa itu pun sepenuhnya ditanggung oleh Arab Saudi. “Furoda ini bentuk penghargaan pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara tertentu dengan mengundang bisa melalui Kemenag, organisasi masyarakat, atau langsung ke pondok pesantren,” kata Subhan dikutip dari akun YouTube Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi.

Belakangan, menurut dia, terjadi transaksi jual-beli untuk mendapatkan visa mujamalah ini, “Tapi kami tidak pernah tahu siapa yang jual,” kata Subhan. Kementerian Agama mengaku tak bisa mengatur soal visa mujamalah karena hal itu merupakan kewenangan murni pemerintah Arab Saudi.

Hal itu, menurut dia, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang tak ingin menunggu antrean untuk menjalankan ibadah haji. Saat ini masyarakat harus antre 15-46 tahun untuk mendapatkan kuota haji reguler yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. “Dengan lamanya waktu tunggu, ini yang membuat banyak masyarakat ingin berangkat tanpa waktu tunggu,” kata Subhan.

Pengamat haji dan umrah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin, mengatakan tidak adanya pengaturan dari pemerintah itu membuat pelaksanaan ibadah haji furoda yang terjadi saat ini tidak terkoordinasi dengan baik. Walhasil, banyak biro perjalanan tak berizin mengandalkan pihak ketiga untuk mencari visa undangan pemerintah Arab Saudi ini. “Ini imbas ketidakhadiran pemerintah,” kata Ade saat dihubungi pada Rabu kemarin, 27 Maret 2024.

Meskipun mengakui visa mujamalah merupakan hak pemerintah Arab Saudi, Ade menilai pemerintah Indonesia seharusnya bisa meminimalkan kejadian penipuan tersebut. Caranya, menurut dia, Indonesia berkoordinasi dengan Arab Saudi soal penerbitan visa mujamalah tersebut. “Perlu ada sebuah solusi berupa diplomasi. Buka keran komunikasi yang baik dengan Kementerian Arab Saudi perihal visa furoda,” ucap Ade.

Dengan begitu, kata Ade, pemerintah tak perlu lagi khawatir akan adanya biro perjalanan nakal yang mencoba mengakses sendiri visa mujamalah itu karena visa ini masuk melalui KBRI kemudian ke Kementerian Agama. “Misalnya tahun ini keluar 10 ribu, langsung diumumkan oleh pemerintah, disebar ke asosiasi yang legal. Selama ini hal itu belum ada karena seolah-olah visanya rahasia,” kata Ade.

Selain proteksi dari pemerintah, kata Ade, calon jemaah haji yang ingin mendaftar ibadah haji furoda juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Biasanya, menurut dia, layanan seperti ini hanya ini diselenggarakan oleh biro perjalanan yang memiliki jam terbang tinggi dan berpengalaman. “Lihat izinnya, lihat jam terbangnya,” kata Ade.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur, pun mengakui adanya praktik jual-beli visa mujamalah itu. Dia menyatakan masyarakat seharusnya curiga sejak awal jika ada biro perjalanan menawarkan ibadah haji furoda dengan harga relatif rendah. Pasalnya, menurut dia, visa mujamalah dibanderol cukup tinggi.  

Dia menyatakan satu visa mujamalah biasanya harus ditebus dengan harga US$ 9-13 ribu atau Rp 142-206 juta, dengan kurs Rp 15.780 per dolar AS. Harga itu belum termasuk fasilitas yang dijanjikan dalam pelaksanaan ibadah haji furoda. “Sehingga paling minim biaya yang harus dikeluarkan jemaah itu sebesar US$ 25 ribu atau sekitar Rp 400 juta,” kata Firman saat dihubungi kemarin.

Selain memperhatikan soal harga, kata Firman, masyarakat semestinya bisa bertanya kepada si penyelenggara haji atau biro perjalanan tersebut apakah sudah memiliki izin PIHK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. “Itu hak calon jemaah. Tanyakan PIHK-nya. Kalau tidak ada, perlu waspada,” ujar dia. Selanjutnya, kata Firman, perlu dibuat kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) antara calon jemaah haji furoda dan biro perjalanan untuk menjamin apabila terjadi masalah-masalah di kemudian hari seusai pendaftaran.