Prabowo Bentuk Danantara, Lembaga Terkait Penegakan Hukum Kena Dampaknya

Demi mendanai program prioritas itu, Prabowo mengeluarkan Inpres nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN/APBD 2025. Kementerian dan lembaga dipaksa berhemat sampai 50 persen dari pagu anggaran.

Sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum ikut merasakan pemotongan anggaran tersebut. Akibatnya, penegakan hukum dikhawatirkan terganggu.

Kementerian dan lembaga yang terkena pemotongan anggaran tersebut termasuk Kemenko Hukum,  Kementerian Hukum. Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Sementara lembaga yang harus menghemat pengeluaran termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Ombudsman RI.

Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai pengurangan anggaran itu merupakan kelanjutan dari upaya pelemahan KPK. 

“Pertama, mengubah aturan untuk mengurangi kewenangan, kedua, restrukturisasi lembaga untuk mengurangi independensi, ketiga mengurangi sumber daya atau anggaran,” katanya kepada Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.

Agus mengatakan, efisiensi anggaran juga bisa berdampak terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai salah satu jurus andalan KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Menurut dia, OTT mungkin saja dilakukan akan tetapi akselerasi dan kuantitas pelaksanaannya akan berkurang. Yang jelas, OTT juga bergantung dengan tingkat kesulitan dan sumber daya manusia, dan daya dukung lain. “Jika anggaran berkurang pasti daya dukungnya untuk melakukan OTT juga akan berkurang,” kata Agus.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, efisiensi anggaran tersebut tidak begitu berdampak buruk pada kerja KPK, baik penindakan maupun pencegahan. Pasalnya, kebijakan serupa juga pernah terjadi, ketika ada larangan menggelar kegiatan di hotel karena negara sedang kesulitan keuangan. Namun ketika keuangan negara mulai normal, anggaran KPK dikembalikan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemangkasan anggaran di tiga lembaga perlindungan LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, sebagai bukti nihilnya komitmen pemajuan HAM dan perbaikan sistem hukum dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Proses disrupsi fungsi dan kinerja lembaga demokrasi menggunakan pelemahan dan pengurangan anggaran merupakan cerminan sebuah negara Anti HAM,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, dalam keterangan resmi, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pemangkasan Anggaran Langgar Hukum

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar 54 persen membuat gaji pegawai KY hanya cukup hingga Oktober 2025. Jika tidak ada tambahan anggaran, operasional lembaga ini terancam lumpuh.

"Gaji pegawai saja hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri, keteteran kami," kata Amzulian kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada tugas utama KY, termasuk proses seleksi hakim agung Mahkamah Agung (MA). KY kesulitan menuntaskan seleksi karena keterbatasan biaya.  "Sejauh ini memang enggak bisa. Maka kami enggak punya pilihan lain, harus menjawab," ujarnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, perumusan dan pemotongan anggaran cacat konstitusi. Pasalnya, pemotongan anggaran itu hanya berdasarkan instruksi presiden atau Inpres.

Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, dalam Pasal 42 Undang-Undang No 62 tahun 2024, penyesuaian APBN tahun 2025 dilakukan dengan cara dibahas bersama DPR. "Sehingga, perubahan anggaran dengan dasar Inpres yang baru saja dikeluarkan oleh Prabowo tidak memiliki dasar hukum, sesat, dan cacat konstitusi," kata Isnur dalam keterangan resminya, Selasa, 11 Februari 2025.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Prabowo menginstruksikan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah untuk memangkas anggara tahun 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000 atau Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini otomatis berimplikasi pada melemahnya lembaga-lembaga negara yang penting dalam urusan hak asasi manusia dan pengawasan penegakan hukum.

Kementerian dan Lembaga yang Terkena Pemangkasan Anggaran

Alfitria Nefi P, Ilona Estherina, Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor PPATK Telusuri Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online