Soal Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Hasto, KPK: Bukan Keistimewaan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan penjadwalan ulang pemeriksaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto (HK) merupakan hal yang umum dilakukan dan bukan sebuah keistimewaan.

“KPK memberikan privilese? Kemarin saya juga sudah menyampaikan hal tersebut bahwa penjadwalan ulang itu mafhum dilakukan di KPK bila memang saksi maupun tersangka ada kendala, baik itu kesehatan maupun hal-hal lain yang dinilai oleh penyidik itu bisa dilakukan reschedule,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Perihal apakah permintaan Hasto untuk penjadwalan ulang pemeriksaan menjadi setelah tanggal 10 Januari termasuk wajar, Tessa mengatakan dia belum menerima informasi dari penyidik mengenai hal itu. Namun dia mengatakan semua saksi dan tersangka yang dipanggil KPK diberikan kesempatan mengajukan penjadwalan ulang.

“Yang jelas, ada kesempatan pemanggilan atau reschedule kepada saudara HK. Saksi dan tersangka yang tidak hadir dalam pemanggilan yang sudah dijadwalkan, tidak ada konfirmasi pun itu juga pasti akan dipanggil lagi, dua kali ya, ada kesempatan dua kali,” ujarnya.

Tessa meminta publik bersabar menunggu informasi dari penyidik KPK soal jadwal pemeriksaan Hasto. Dia menuturkan masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Hasto kembali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan selanjutnya.

“Jadi kita tunggu saja kapan penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saudara HK dan, bila memang yang bersangkutan tidak hadir, tindakan apa yang akan dilakukan penyidik, nanti kita akan update lagi,” kata dia.

Hasto Terima Surat Panggilan Kedua dari KPK, akan Diperiksa 13 Januari 2025

Adapun kuasa hukum PDIP, Johannes Tobing, mengatakan telah menerima surat pemanggilan kedua dari KPK untuk Hasto. Dia menyebutkan KPK menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Hasto pada Senin, 13 Januari 2025.

“Sudah kita terima (surat pemanggilan KPK) nanti tanggal 13 (Januari 2025),” kata Johannes kepada wartawan di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, Hasto akan memenuhi panggilan KPK tersebut. “(Hasto) akan hadir,” imbuhnya.

Sebelumnya, Hasto mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin, 6 Januari 2025. Menurut juru bicara PDIP, Guntur Romli, ketidakhadiran Hasto karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian hari ulang tahun atau HUT PDIP.

“Hari ini, Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum panggilan (KPK) diterima,” kata Guntur melalui keterangan tertulis pada Senin, 6 Januari 2025.

Guntur mengatakan Hasto telah mengirimkan surat kepada lembaga antirasuah itu untuk meminta penjadwalan ulang dan akan ada informasi lanjutan dari Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum dan tim hukum Sekjen PDIP.

KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hasto disebut ikut terlibat dalam pemberian suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari jalur pergantian antarwaktu (PAW).

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah serah terima jabatan pimpinan KPK dari periode sebelumnya ke periode yang baru pada 20 Desember 2024.

Adi Warsono dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kata Supratman dan Yusril Soal Revisi UU Pemilu setelah MK Hapus Ambang Batas Presiden