Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bali - Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) bekerja sama dengan FAO, International Institute for Sustainable Development (IISD) pada 25 Juli 2024, mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi Pedoman ASEAN tentang Investasi Bertanggung Jawab di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (ASEAN RAI). Kerja sama ini untuk menjawab berbagai tantangan negara-negara di Asia Tenggara dalam menjamin ketahanan pangan melalui investasi berkelanjutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ASEAN RAI yang diadopsi pada 2018, diharapkan bisa mengembangkan kerangka kerja berkelanjutan bagi para legislator. Kerangka kerja ini mencakup aktivitas parlemen yang terkait dengan penguatan undang-undang, penganggaran dan pembiayaan, peningkatan kapasitas, advokasi, serta pengawasan. Dengan menekankan pentingnya investasi berkelanjutan, hasilnya diharapkan dapat menjadi alat penting untuk memajukan rantai nilai pertanian dan investasi di seluruh ASEAN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita berada dalam tekanan berat demografis untuk dapat menyediakan pangan sementara lahan dan sumber daya hutan kita terbatas," kata Fadli Zon, Ketua Komite Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
Menurut Fadli Zon, dunia juga dihadapkan pada tantangan eksistensial atas perubahan iklim, yang telah menyebabkan situasi mengkhawatirkan terkait perubahan pola cuaca, kelangkaan sumber daya air, lingkungan dan lain sebagainya. Maka, jika ingin memajukan sektor pangan, pertanian, dan kehutanan secara komprehensif, harus ada satu payung undang-undang, sebuah omnibus, untuk mengatasi tantangan yang tersedia, termasuk dalam tata kelola investasi pertanian.
Sedangkan Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, Sekretaris Jenderal AIPA, berpandangan ASEAN RAI adalah kerangka strategis yang bertujuan mendorong praktik investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab di seluruh kawasan. Partisipasi anggota parlemen sangat penting dalam mewujudkan pedoman ini. Dengan mengundang perwakilan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat upaya kolektif dan memastikan keterlibatan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.
Sistem pangan yang berkelanjutan adalah dasar bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian petani kecil di wilayah ASEAN. Namun, mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk perubahan iklim, degradasi lahan, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Kendaraan utama untuk mengatasi tantangan ini adalah meningkatkan investasi di sektor pertanian, terutama yang ditujukan kepada petani keluarga kecil yang menghasilkan hampir 80 persen makanan di wilayah ini.
FAO Indonesia bekerja untuk memperkuat lingkungan kolaboratif guna mencapai pembangunan berkelanjutan melalui bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan, serta promosi kebijakan yang mendorong investasi bertanggung jawab. Transformasi sektor pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi fokus utama, untuk mencapai masa depan dengan produksi, lingkungan, nutrisi, dan kehidupan yang lebih baik.
Pilihan editor: BPOM Terbitkan Peraturan Label Bahaya BPA pada Galon Isi Ulang