ASEAN Diduga Berkolusi dengan Junta, Langgengkan Kekejaman di Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Justice For Myanmar melaporkan dugaan persekongkolan antara kelompok ASEAN dan junta militer Myanmar dalam sebuah kerja sama pertahanan. Investigasi Justice For Myanmar menyimpulkan, ASEAN membantu kekejaman militer Myanmar.

Justice For Myanmar memaparkan melalui rilis yang dibagikan Selasa, 10 Mei 2022, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan. Semua program itu masih berlangsung di bawah payung Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM).

Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan ASEAN benar-benar gagal menegakkan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.

“ASEAN tidak dapat menyatakan ketidaktahuan tentang kejahatan yang dilakukan militer, merusak demokrasi dan serangan brutal terhadap rakyat Myanmar. Namun tanggapannya adalah memberikan bantuan praktis, dorongan, dan dukungan kepada militer karena meneror rakyat Myanmar," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 11 Mei 2022.

ADMM disebut mendukung militer Myanmar untuk membangun kemampuannya mengakses senjata, hingga menemukan sumber pendapatan. Tidak hanya itu, program juga membantu militer Myanmar mendapat legitimasi internasional, mengembangkan konten untuk tujuan propaganda, dan menjalin hubungan militer bilateral dengan anggota ASEAN serta kekuatan regional.

Alih-alih mendukung tindakan internasional yang terkoordinasi untuk menghentikan kejahatan internasional militer Myanmar, ASEAN dinilai memfasilitasi keterlibatan pertahanan junta dengan negara-negara demokrasi regional. Negara-negara itu adalah Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, melalui ADMM-Plus.

ASEAN memasukkan dan menjadikan militer Myanmar sebagai ketua bersama Kelompok Kerja Ahli ADMM-Plus sejak adanya upaya kudeta ilegal pada 1 Februari 2021. ADMM-Plus sendiri adalah untuk Kontra Terorisme blok tersebut dengan rezim Rusia.

Maung mengatakan, konsensus lima poin ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar tetapi juga memungkinkan status quo blok itu terlibat dengan junta teroris yang menciptakan krisis.

Justice For Myanmar menyerukan ASEAN untuk segera mengubah arah, mengecualikan Myanmar ilegal, dan bekerja dengan NUG (National Unity Government) untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Negara-negara ADMM-Plus juga diminta berhenti bersembunyi di belakang ASEAN dan mengambil langkah segera untuk mengakhiri keterlibatan blok tersebut dalam kejahatan kekejaman militer Myanmar.

Justice For Myanmar meminta forum internasional untuk mengisolasi junta, seperti pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus Amerika Serikat dan ASEAN pada 12-13 Mei. AS dituntut harus berkomitmen untuk mengakhiri keterlibatan multilateralnya dengan junta dan menuntut ASEAN berhenti membantu dan bersekongkol dengan militer Myanmar.