Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong junta untuk menerapkan Konsensus 5 Poin (5PCs) yang telah dianggap gagal oleh sejumlah kalangan dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Myanmar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Retno menyayangkan tak adanya kemajuan yang signifikan dari pihak junta militer Myanmar, terkait implementasi Konsensus 5 Poin. "Kami tak membutuhkan kata-kata, tetapi saat ini kami membutuhkan tindakan untuk mengimplementasikan Konsensus 5 Poin," kata Retno dalam pidato hari lahir ASEAN ke-55 di Jakarta, Senin, 8 Agustus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jangan sampai isu Myanmar ini mendefinisikan ASEAN. Kita harus memenuhi kehendak rakyat untuk hidup damai, stabil, dan makmur."
5PCs adalah kesepakatan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang dicapai pada April 2021 untuk merespon krisis di Myanmar paska-kudeta militer.
Kesepakatan 5PCs itu terdiri dari, dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara segala pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.
Kritik atas kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar bukan kali ini saja. Sebelumnya kelompok aktivis yang tergabung dalam Justice For Myanmar sekitar tiga bulan lalu menyatakan, 5PCs ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar, tetapi juga memungkinkan status quo di Myanmar.
Justice For Myanmar memaparkan melalui rilisnya, program pertahanan ASEAN telah memungkinkan militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan, pelatihan, pertukaran intelijen, produksi senjata, penelitian dan pengembangan, keamanan siber, dan pendidikan.
Juru Bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung mengatakan, ASEAN benar-benar gagal menegakkan HAM dan hukum humaniter internasional. Padahal, ASEAN tahu betul bahwa militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan genosida terhadap Rohingya serta percobaan kudeta.
Dalam kesempatan lain, Badan Penyelidikan Parlemen Internasional atau IPI mengadakan sidang perdana secara virtual pada Rabu, 22 Juni 2022, untuk membahas krisis di Myanmar.
Pembahasan menyoroti upaya PBB dan ASEAN, dalam mengakhiri kekerasan di Myanmar setelah kudeta junta militer terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021.
DANIEL AHMAD
Foto 
