Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Kebijakan Baru, Perusahaan Asing Wajib Punya Kantor Pusat di Arab Saudi

Riyadh memberlakukan kebijakan baru, dimana perusahaan asing harus punya kantor pusat di Arab Saudi jika ingin ikut tender pemerintah.

16 Februari 2021 | 18.00 WIB

Ilustrasi proyek pembangunan/bangunan bertingkat. ANTARA/Sigid Kurniawan
Perbesar
Ilustrasi proyek pembangunan/bangunan bertingkat. ANTARA/Sigid Kurniawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan-perusahaan asing yang ingin berinvestasi dalam proyek milik Pemerintah Arab Saudi harus mendirikan salah satu kantor pusatnya di Arab Saudi selambatnya pada 2024. Jika tidak, mereka tidak akan memenangkan kontrak-kontrak pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Aturan itu sampaikan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan pada Senin, 15 Februari 2021. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan asing buka secara permanen di Arab Saudi sehingga secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan di sana.   

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images

Arab Saudi adalah negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Timur Tengah dan salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Negara itu berencana mengunci kontrak dengan perusahaan-perusahaan dan institusi komersial yang kantor pusatnya tidak berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Perusahaan internasional itu saat yang sama, dibebaskan untuk bekerja sama dengan sektor swasta.

 

“Jika sebuah perusahaan menolak memindahkan kantor pusat mereka ke Arab Saudi, itu jelas hak mereka dan mereka tetap akan mendapatkan kebebasan untuk bekerja sama dengan sektor swasta, yang ada di Arab Saudi,’ kata al-Jadaan.    

 

Hanya saja, jika terkait kontrak-kontrak kerja dengan Pemerintah Arab Saudi, perusahaan-perusahaan internasional itu harus memiliki kantor pusat di Arab Saudi. Al-Jadaan mengatakan untuk beberapa sektor akan mendapat pengecualian dari kebijakan ini dan detail mengenai aturan ini akan diterbitkan sebelum akhir 2021.

 

“Arab Saudi telah menjadi negara dengan perekonomian dan populasi terbesar di kawasan, sedangkan jumlah kantor pusat yang ada di negara kami tidak banyak, kurang dari 5 persen saat ini. Anda bisa bayangkan apa arti keputusan ini bagi FDI (foreign direct investment), transfer ilmu pengetahuan dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Jadaan.      

 

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya telah berjanji akan membuka diri Kerajaan Arab Saudi dan memperkuat perekonomian negaranya di bawah sebuah reformasi strategi.  Reformasi tersebut bertujuan memberagamkan perekonomian Arab Saudi yang selama ini hanya bergantung pada minyak mentah.

 

Arab Saudi ingin menarik investasi asing dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan kalangan muda Arab Saudi.  Jadaan mengatakan lingkungan bisnis saat ini sudah membuka diri bagi kemajuan dan Pemerintah Arab Saudi akan menyelesaikan aturan hukum, reformasi regulasi dan peningkatan kualitas hidup sehingga perusahaan-perusahaan asing tersebut dan karyawannya merasa nyaman pindah ke Riyadh.

 

 

 

Sumber: Reuters

      

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus