Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat kepada ANTARA, Jumat 12 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.
“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha. Jumlah WNI di Papua Nugini yg terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.
Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak Rabu 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.
Kerusuhan yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia ditambah aksi penjarahan dan pembakaran. Itu dipicu oleh protes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara itu.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.
Kerusuhan di Papua Nugini berawal dari unjuk rasa damai pada Rabu pagi yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan.
Namun sore harinya, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh kota Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby. Marape mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara bersiaga dalam keadaan darurat tersebut.
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi di kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby.
Pemerintah Marape telah berjanji untuk memperbaiki pemotongan gaji tersebut, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas dan terlibat dalam kerusuhan.
PM Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu, yakni komisioner kepolisian dan kepala personalia, kepala keuangan dan perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.
ANTARA
Foto 
