Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Mulai Evaluasi Pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Senin, 16 Desember 2024, memulai mengevaluasi pemakzulan pada Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024 lalu karena memberlakukan darurat militer. Tim penyidik pun mulai menginterograsi Yoon pada pekan ini.

Keenam hakim Mahkamah Konstitusi akan menghadiri pertemuan pertama mengenai pemakzulan. Mahkamah Konstitusi selanjutnya yang akan memutuskan dalam enam bulan ke depan apakah akan menguatkan keputusan parlemen Korea Selatan untuk memakzulkan Yoon atau mengembalikannya pada posisinya. Hakim Kim Hyung-du mengatakan Mahkamah Konstitusional akan mendiskusikan prosedur dan bagaimana memberikan sanggahan-sanggahan.   

Sebelumnya pada 2017, pengadilan Mahkamah Konstitusi mulai argument lisan sekitar tiga minggu setelah parlemen memutuskan lewat pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan selanjutnya membutuhkan waktu tiga bulan untuk menjatuhkan putusan memperkuat langkah parlemen memakzulkan Park Geun-hye.      

Yoon dan seorang anggota senior pemerintahan berpotensi menghadapi tuntutan hukum karena memberlakukan darurat militer. Sebuah tim investigasi dari Kepolisian, Kementerian Pertahanan dan sebuah badan anti-korupsi berencana memanggil Yoon untuk menanyainya pada Rabu, 18 Desember 2024 pukul 10 pagi. 

Kantor berita Yonhap mewartakan Yoon tidak menjawab panggilan jaksa penuntut yang ingin menginterograsinya. Yoon beralasan saat ini dia sedang membentuk tim hukum untuk membela alasannya memberlakukan darurat militer.