Jerat Surat Wali di Kampung

Wahyu menilai aturan baru ini membuat pekerja migran menjadi bergantung. Menurut dia, usia pekerja migran melebihi 18 tahun sehingga secara hukum mereka bisa bertindak sendiri, seperti membuat kontrak kerja. "Surat itu sebenarnya alat kontrol saja bagi BP2MI dan hanya menampung aspirasi dari agen penempatan tenaga kerja," tuturnya. "Surat itu berbiaya. Ada teman-teman yang mengeluh karena membikin suratnya memakan ongkos Rp 1-2 juta."

Yana Sulistyana, pendiri dan Ketua Sahabat Migran Peduli, menyatakan pemerintah Hong Kong sebetulnya tidak mensyaratkan surat wali dalam perpanjangan kontrak. Namun pengurusan kontrak itu membutuhkan cap dari Konsulat, yang kini mensyaratkan lampiran surat wali. Banyak negara, kata dia, sudah mengizinkan pekerja migran membuat kontrak mandiri, seperti Filipina.

Sringatin memperkirakan sekitar 4.000 pekerja migran Indonesia di Hong Kong akan memperpanjang kontrak mereka. Dia mengatakan para pekerja keberatan atas syarat surat wali ini karena merepotkan, ada potensi korupsi, dan tidak ada manfaatnya. Mereka, dia melanjutkan, mengeluhkan kerumitan pembuatan surat itu di desa, sementara mereka sedang berada di luar negeri. Bahkan ada ketidaksinkronan aturan karena beberapa orang malah diminta perangkat desa mengurusnya ke kantor dinas tenaga kerja. "Kita sudah tahu, lah, betapa ribet mengurus surat di Indonesia. Prosesnya lama dan ada biaya-biaya tambahan," ujarnya.

Masalah lain, Sringatin menambahkan, banyak pekerja yang tak punya orang dewasa di rumah mereka yang bisa mengeluarkan surat itu. Selain itu, ada beberapa orang sedang berkonflik, misalnya dengan pasangannya, yang menjadi sumber eksploitasi baru bagi pekerja.

Fajar, perempuan pekerja migran di Taipei, Taiwan, menuturkan bahwa banyak kawannya yang statusnya digantung karena masih bermasalah dengan suami. "Ada ancaman dari pihak suami, 'Kau mau pulang atau saya tidak tanda tangan'," katanya. Menurut dia, budaya patriarki di Indonesia masih kuat dan perempuan berada di pihak yang lemah dalam urusan surat wali ini.

Fajar sempat kerepotan mengurus surat semacam itu. Pada 2017, perempuan asal Tulungagung, Jawa Timur, ini harus membuat surat tersebut untuk perpanjangan kontrak, yang saat itu disyaratkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei. Masalahnya, orang tua dan suaminya sudah meninggal. Satu-satunya yang bisa membantu adalah saudaranya di daerah lain, yang jelas membutuhkan biaya untuk mengurus surat tersebut di desanya. "Karena saya masih memakai data lama (sebelum suaminya meninggal), otomatis suratnya dimanipulasi dengan tetap atas nama suami dan distempel ketua rukun tetangga dan rukun warga. Uang lagi, kan," ujarnya.

Menurut Fajar, perkara perizinan ini pada kenyataannya cuma urusan bisnis. Pekerja di Taiwan sebenarnya tak memerlukan surat wali bila ada sponsor dari warga Taiwan, yang meminta ongkos sekitar Rp 5 juta. Agen penempatan tenaga kerja juga menawarkan diri untuk mengurusnya dengan biaya Rp 3 juta. Padahal, kata dia, pemerintah Taiwan tidak mensyaratkan surat wali tersebut. "Ini menjengkelkan. Dengan dalih perlindungan mereka membuat aturan semacam ini dan lucu sekali kalau mereka masuk hingga ke ranah domestik begini," tuturnya.

Para pekerja migran Hong Kong terus memprotes aturan ini dengan berbagai cara. Beberapa orang yang bisa ke luar rumah menyatroni kantor Konsulat Jenderal RI dan berdemonstrasi di sana. Ada juga yang membuat foto mereka memegang poster berisi penolakan dan kemudian menyebarluaskannya di media sosial.

Tempo mencoba menghubungi Benny Rhamdani dan mengirim surat elektronik ke BP2MI, tapi keduanya tidak menanggapi hingga artikel ini ditulis. Dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Jumat, 31 Desember lalu, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong menjelaskan bahwa peraturan baru BP2MI ini merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada keluarga pekerja migran di Indonesia.

Konsulat menyatakan sangat sering ditanyai oleh keluarga pekerja mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang sudah lama tidak berkabar padahal kontraknya sudah selesai dan diharapkan bisa pulang. "Pertanyaan tersebut mencerminkan kekhawatiran keluarga terhadap keberadaan dan keselamatan anggota keluarganya yang sedang bekerja di luar negeri," kata Konsulat.

Konsulat mengaku sudah menerima berbagai keberatan dari pekerja migran. Konsulat juga telah berdialog dengan berbagai elemen pekerja migran dan sebagian besar menilai aturan itu mempersulit pekerja karena sejumlah kendala, seperti potensi kehilangan pekerjaan apabila sulit memperoleh surat tersebut dari Indonesia, hubungan rumah tangga yang kurang harmonis antara pekerja dan pasangannya, pembuatan surat akan memakan waktu dan biaya, fasilitas jaringan Internet tidak memadai di daerah asal, tidak memiliki orang tua ataupun saudara, serta praktik pungutan liar.

Setelah menerima berbagai pandangan dan masukan tersebut, pada 17 Desember lalu, Konsulat mengumumkan "rencana penerapan surat persetujuan wali tidak dilaksanakan". Konsulat menyatakan telah berkoordinasi dan menyampaikan masukan para pekerja kepada BP2MI agar mengkaji lebih lanjut pemberlakuan aturan baru tersebut.

Menurut Yana Sulistyana, keluarnya keputusan Konsulat itu bukan berarti aturan tentang buruh migran ini batal. "Saat ini tetap berlaku, tapi akan ada penundaan pelaksanaannya.”