Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sedang mendiskusikan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN yang akan datang, kata utusan khusus ASEAN untuk Myanmar pada Rabu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei, mengatakan pada konferensi pers bahwa junta Myanmar belum membuat kemajuan pada peta jalan perdamaian ASEAN, dikutip dari Reuters, 6 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan junta Myanmar tidak secara langsung menanggapi permintaannya untuk bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi, yang pemerintahnya digulingkan militer pada Februari.
Sebelumnya pada Senin, negara-negara ASEAN menyatakan kecewa junta Myanmar tidak menepati komitmen yang telah disepakati.
"Tidak ada kemajuan yang berarti di Myanmar. Militer belum memberikan respons positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus tersebut," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Senin.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan utusan itu telah memberi tahu ASEAN tentang tantangan yang dia hadapi di Myanmar. Dia mengatakan para menteri mendesak Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan junta Myanmar, untuk bekerja sama.
Sementara Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam kicauan Twitteri, mengatakan sulit untuk menerima ketua SAC di KTT ASEAN jika tidak ada kemajuan untuk menepati komitmen.
Junta Myanmar belum berkomentar terkait masalah ini, tetapi pada konferensi pers pekan lalu, juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan Myanmar bersedia bekerja sama dengan ASEAN "tanpa mengorbankan kedaulatan negara".
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing terancam tidak dilibatkan dalam KTT ASEAN, yang merupakan pertemuan puncak penting negara-negara Asia Tenggara, terutama untuk menyelesaikan krisis Myanmar.
REUTERS
Foto 
