Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai yang berkuasa di Hungaria mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen pada Senin 17 Maret 2025 yang akan melarang pawai Pride oleh komunitas LGBTQ+. RUU ini juga mengatur denda pada penyelenggara dan orang-orang yang menghadiri acara yang telah diadakan Budapest selama tiga dekade.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RUU yang diajukan oleh partai Fidesz akan melarang Pride dengan alasan bahwa itu dapat dianggap berbahaya bagi anak-anak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"RUU yang diusulkan mengubah undang-undang yang mengatur hak berkumpul dengan menetapkan bahwa dilarang mengadakan pertemuan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perlindungan anak," kata RUU itu.
Seperti dilansir Reuters, Perdana Menteri Viktor Orban telah mengkritik orang-orang LGBTQ+ dan berjanji untuk menindak pendanaan asing untuk media independen, politisi oposisi dan LSM di Hungaria dalam beberapa pekan terakhir, meningkatkan kampanyenya menjelang pemilihan yang dijadwalkan awal tahun depan.
Orban mengatakan Pride bahkan tidak boleh repot-repot menyelenggarakan acara tahun ini. Penyelenggara festival, yang mengatakan itu tidak menimbulkan ancaman bagi anak-anak, menanggapi dengan mengatakan bahwa kebebasan berkumpul adalah hak konstitusional.
Polisi Hungaria juga mengatakan dapat menggunakan kamera pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang-orang yang menghadiri acara di mana para peserta Pawai Pride berbaris di Andrassy Avenue, sebuah jalan lebar di pusat kota Budapest.
Penyelenggara Pawai Pride tidak bersedia berkomentar pada Senin.
Orban, seorang ultranasionalis yang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari partai oposisi baru yang melonjak, telah meningkatkan serangannya terhadap media dan orang-orang LGBTQ+ sejak pelantikan sekutunya dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump.
Orban, yang berkuasa sejak 2010, mempromosikan agenda Kristen-konservatif dan pada 2021 melarang apa yang disebutnya "promosi homoseksualitas" di kalangan di bawah 18 tahun, meskipun ada kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan Uni Eropa.
Pemerintah Orban mengatakan kebijakannya – yang menarik basis pemilih inti Fidesz sebagian besar di pedesaan – dimaksudkan untuk melindungi anak-anak.
Undang-undang 2021 telah menyebabkan kecemasan di kalangan gay, biseksual, dan transgender Hungaria. Ini juga menyebabkan Komisi Eropa merujuk Hungaria ke Pengadilan Uni Eropa pada 2022.
Foto 
