Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengirim seorang utusan kepada keluarga Mahsa Amini yang tewas saat ditahan karena tidak memakai jilbab. Melalui utusannya Khamenei menyampaikan belangsungkawa atas kematian tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Semua institusi akan mengambil tindakan untuk membela hak-hak yang dilanggar," kata perwakilan Khamenei di provinsi Kurdistan, Abdolreza Pourzahabi, saat mengunjungi rumah keluarga Amini, dikutip Reuters, Rabu, 21 September 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Abdolreza berjanji kepada keluarga Amini, pihaknya akan menindaklanjuti isu kematiannya hingga hasil akhir.
Amini, 22 tahun, tewas pada pekan lalu setelah ditangkap oleh polisi moral karena "pakaian yang tidak sesuai". Iran yang memberlakukan sistem kenegaraan Islam mengharuskan wanita menutupi rambut mereka dan mengenakan pakaian longgar di depan umum.
Ayah Amini mengatakan putrinya tidak memiliki masalah kesehatan dan dia menderita memar di kakinya dalam tahanan. Keluarga Amini pun meminta polisi bertanggung jawab atas kematiannya.
Kematian Amini memicu kemarahan yang membara atas berbagai masalah di Iran termasuk hak, keamanan, dan ekonomi yang terguncang akibat sanksi internasional.
Protes berkecamuk untuk hari keempat berturut-turut di Iran hinga Selasa. Pihak berwenang mengatakan tiga orang telah tewas dalam kerusuhan atas kematian Amini.
Ini adalah beberapa kerusuhan terburuk di Iran sejak bentrokan jalanan tahun lalu karena kekurangan air. Pemerintah Iran menuduh agen asing dan teroris yang tidak disebutkan namanya menghasut kekerasan.
Demonstrasi pecah di Kurdistan dan menyebar pada Senin dan Selasa ke beberapa provinsi lain di barat laut Iran. Pada Selasa malam, media pemerintah melaporkan "rapat umum terbatas" di beberapa kota di mana dikatakan para demonstran meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, melemparkan batu ke kendaraan polisi dan merusak properti publik.
REUTERS
Foto 
