Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Polisi Korea Selatan pada Jumat 20 Desember 2024 mengungkapkan telah menanyai Perdana Menteri Han Duck soo, yang saat ini menjabat sebagai penjabat presiden, atas upaya darurat militer yang gagal oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir Reuters, sebuah tim penyelidikan gabungan yang terdiri atas kepolisian, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan sedang menyelidiki Yoon dan para pejabatnya atas upaya darurat militer gagal yang diberlakukan oleh presiden pada Selasa malam 3 Desember.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setidaknya sembilan pejabat yang menghadiri rapat Kabinet yang dipanggil oleh Yoon sebelum pengumuman mengejutkannya diinterogasi oleh polisi, lapor Yonhap News.
Han sebelumnya mengklaim kepada anggota parlemen Korea Selatan bahwa dia menentang pemberlakuan darurat militer.
Seperti dilansir Yonhap, polisi juga memeriksa kepala Dinas Keamanan Presiden atau Paspampres sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon.
Park Jong-joon, kepala Paspampres, diperiksa sebagai saksi oleh tim investigasi khusus Kantor Investigasi Nasional, kata para pejabat.
Ini menandai pertama kalinya seorang pejabat di kantor kepresidenan diperiksa sehubungan dengan penyelidikan darurat militer.
Dengan menginterogasi kepala Paspampres, polisi Korea Selatan mencoba mencari tahu keberadaan Yoon pada Selasa malam 3 Desember, ketika presiden yang dimakzulkan mengumumkan darurat militer yang ditolak oleh Majelis Nasional beberapa jam kemudian.
Polisi juga mencari kemungkinan hubungan antara Park dan mantan kepala Komando Intelijen Pertahanan, Mayjen Noh Sang-won, yang dituduh memainkan peran kunci dalam pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek.
Yoon, 63 tahun, dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember dan masih diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan akhir. Ini menjadikannya presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi tuduhan makar dan pemberontakan.
Yoon menolak mengizinkan polisi dan jaksa untuk menginterogasinya dan dilaporkan menolak pemberitahuan dari MK.
Meskipun penyelidik dari Mahkamah Agung Korea Selatan telah meluncurkan penyelidikan paralel terhadap Yoon, mereka kemudian mengalihkan penyelidikannya ke tim gabungan yang dipimpin oleh kantor korupsi.
Tim gabungan kembali memanggil Yoon pada Rabu depan untuk diinterogasi, sedangkan MK akan mengadakan sidang pertama kasus pemakzulannya pada Jumat.
Dia mungkin juga akan ditangkap karena pengkhianatan dan pemberontakan, tuduhan yang dibantah oleh timnya.
Pihak berwenang telah melakukan beberapa penangkapan penting, termasuk pembantu dekat Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong hyun. Turut ditangkap panglima militer serta dua komandan militer lainnya.
Kepala polisi nasional Korea Selatan serta kepala polisi Seoul juga telah ditangkap.
Sebelumnya, Menteri Unifikasi Kim Yung ho telah menyerahkan diri kepada jaksa namun menolak menjawab pertanyaan polisi.
Foto 
